Didemo soal Oesman Sapta, KPU Tak Gentar

Tim Editor

Gedung KPU. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, pihaknya tetap bersikukuh melarang Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019 jika belum resmi mengundurkan diri dari Partai Hanura.

Pramono bilang KPU tetap tak gentar, meskipun sejumlah kader Hanura menggeruduk kantornya siang tadi karena menuntut KPU untuk memasukkan nama ketua umumnya Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD.

Pramono juga tak akan mencabut surat pemberitahuan yang menyebutkan bahwa OSO semestinya mengundurkan diri dari kepengurusan partai Hanura, jika namanya ingin dimasukkan ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

"Sepanjang surat yang kami kirimkan belum kami ubah, tentu (sikap) KPU masih sesuai dengan yang dikirimkan. Jadi sejauh ini belum ada keputusan merevisi surat itu," ujar Pramono saat dihubungi, Kamis (20/12/2018).


Kader Hanura demo KPU. (Diah/era.id)

Pramono mengatakan pihaknya menetapkan 21 Desember 2018 sebagai batas waktu bagi OSO dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya soal rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu, dimana 21 Desember 2018 itu merupakan validasi surat suara. 

Surat suara pemilu sendiri mulai diproduksi pada 2 Januari 2019. Karena itu sedianya validasi sudah dilakukan dalam waktu dekat.

"KPU tidak bisa menunda jadwal karena risikonya jauh lebih besar. Karena itu akan mempengaruhi produksi satu surat suara di satu provinsi. Risikonya cukup besar," kata Pramono.

Jadi, begini. Jalan panjang polemik caleg DPD bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol ede periode 2019. Namun, Mahkamah Agung (MA) memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg baru berlaku pada 2024. 


Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. (Diah/era.id)

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan MK yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai "pekerjaan", sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan Putusan MK, melainkan membatalkan PKPU, karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. 

Ditambah, beberapa waktu lalu PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret. 

Tag: hanura oesman sapta odang kpu

Bagikan: