Jakarta, era.id - Usai Ketua DPR non aktif, Setya Novanto ditetapkan terdakwa kasus korupsi e-KTP, hingga kini posisi itu masih tak bertuan. Sejumlah pengamat politik menilai, pengganti Novanto haruslah sosok yang bebas kontroversi.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, Golkar harus mencari tokoh yang bersih dan tidak banyak bermasalah untuk menduduki kursi tertinggi DPR.

"Untuk calon potensial menjadi ketua DPR tentunya haruslah less problematic yang tidak kontroversi yang tidak representatif dari Golkar saja tapi dari publik juga sehingga itu akan menguntungkan nama Golkar itu sendiri,” urai Siti kepada era.id, Sabtu (23/12/2017).

Siti meminta Golkar untuk mengesampingkan ego dengan mencari calon pengganti Novanto berdasarkan representasi rakyat, bukan hanya kedekatan internal partai.

"Partai Golkar harus memikirkan dampaknya setelah memilih nama-nama tertentu. Jangan hanya mengandalkan kedekatan dengan Ketua Umum Golkar. Jadi ego Golkar dikesampingkan dulu utamakanlah aspirasi rakyat dulu," tambahnya.

Untuk menemukan kandidat dengan kriteria tersebut, lanjut Siti, dibutuhkan kualifikasi yang tinggi dan persyaratan yang seabreg. Hal itu demi mengembalikan kepercayaan publik dan memenuhi kerinduan masyarakat akan wakil rakyat yang bersih.

"Partai Golkar harus menentukan persyaratan yang banyak untuk memilih orang sebagai ketua DPR. Kini publik ingin memiliki ketua DPR yang memenuhi kualifikasi yang memadai artinya untuk calon itu jangan yang sedang terindikasi. Terindikasi apa? Ya masalah hukum, korupsi, etika, amoral (immoral),” kata dia.

Hal itu pun diamini pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Menurut Sebastian, Ketua DPR sebelumnya banyak bermasalah akibat mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan.

"Ketua DPR yang baru harus betul-betul orang yang terbebas dari masalah. Karena apa? Karena pimpinan yang sekarang itu lebih sibuk mengurusi masalah pribadinya sehingga kinerja kurang maksimal," ucap Sebastian saat ditemui era.id di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Sebastian mengatakan, Ketua DPR baru harus bisa memulihkan citra DPR pascakinerja yang buruk pada 2017 ini.

"Untuk sisa waktu periode ini, Ketua DPR yang baru diharapkan bisa memulihkan lagi dan me-manage DPR untuk bisa kembali seperti sebelumnya. Seperti cara komunikasinya harus baik, kemudian pesan-pesan yang disampaikan itu lebih sejuk lalu dia bisa menggambarkan sikap DPR yang sesungguhnya," terangnya.

Diketahui, hingga kini kursi Ketua DPR masih kosong usai Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Partai Golkar sebagai pengusung Novanto belum menetapkan pengganti Ketua DPR non aktif itu.

Beberapa nama potensial dari Golkar digadang-gadang akan menjadi Ketua DPR. Di antaranya anggota DPR Komisi IX Ibnu Munzir, anggota DPR Komisi III Bambang Soesatyo, dan Sekretaris Fraksi Golkar Agus Giwang.