Tim Editor
Presiden Joko Widodo mengatakan daerah tersebut adalah zona merah. Namun, proses pembangunan di sana tidak akan terhenti oleh tindakan seperti ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo punya cerita tentang Nduga. Kata dia, di Papua banyak gerombolan yang sering melakukan tindak pelanggaran hukum.
Kata dia, gerombolan di Papua ini kerap memalak petugas dari Kemendagri, dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), saat melakukan upaya perekaman data kependudukan.
"Fokus kami adalah meminta kepada jajaran Pemda di Papua, ini kan terkait dana Otsus, secara komprehensif enggak ada masalah. Tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami aja dipalak kok, setiap tiga kilo ada gerombolan datang, bayar Rp5 juta," ujar Tjahjo, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Tjahjo pun berharap gubernur ataupun tokoh adat bisa membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah baik pusat atau daerah di daerah Papua. Termasuk, katanya, salah satu cara dengan menjaga keamanan di beberapa lokasi di Papua.
"Programnya wali kota, bupati, soal keamanan kita sikat sama-sama, enggak boleh dua orang atau gerombolan pun yang menganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," kata dia.
Tjahjo menambahkan, daerah Nduga merupakan salah satu yang rawan dengan konflik. Hal itu, katanya, terjadi karena faktor geografis dan faktor sosialisasi yang sulit.
"Enggak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan Pilkada ya ruwet, saya kira karena faktor geografis, faktor sosialisasi, itu aja," tuturnya.
Bahkan, kata Tjahjo, pendekatan yang dilakukan pemerintah sulit diterima di daerah tersaebut, baik pendekatan lewat adat, hingga kesejahteraan.
"Tidak semata mata apapun pendekatan adat, pendekatan kesejahteraan kalau itu sampai enggak sampai, nekat ya pasti mereka makar. Semua tahap saya kira semua stakeholder sudah menempuh itu karena di Papua selain DPRD-nya wakil rakyat juga ada majelis rakyat Papua nya yang mewakili tokoh-tokoh adat," kata dia.
