Komnas HAM Terbitkan Buku Saku Pedoman Brimob Lindungi HAM

Tim Editor

Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) menerbitkan buku saku HAM Brimob. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember 2018 sedang diperingati di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) memanfaatkan momen ini dengan menerbitkan buku saku HAM Brimob.

Buku ini merupakan instrumen yang menjadi panduan bagi seluruh personel Brimob dalam menjalankan tugasnya melindungi dan memenuhi HAM. Isinya menjabarkan secara praktis dan komunikatif Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

"Ada MoU yang sudah di-certify dengan perjanjian kerja sama pada tingkat yang lebih fermentatif di kepolisian daerah maupun brimob republik indonesia," jelas Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Kenapa harus dengan Brimob? Diketahui, kerja sama Komnas HAM dengan kepolisian RI sudah berlangsung lama. Ada MoU yang sudah di-certify dengan perjanjian kerja sama pada tingkat yang lebih fermentatif. Baru pada saat ini lah Brimob mendapat panduan langsung dalam penegakkan HAM dari Komnas HAM.


Infografis (era.id)

"Kami punya kewajiban paling tidak supaya trend pengaduan terhadap kepolisian itu menurun. Dan ini memang terjadi dari tahun 2016-2018 trend pengaduan masyrakat tentang kepolisian soal pelanggaran HAM itu menurun," ucap Komisioner Komnas HAM 

Menurut data yang dimiliki Beka, pada 2016 ada 3000 aduan HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM, 2017 ada 1.700 aduan, sementara sampai akhir Oktober 2018 lebih dari 850 aduan. "Artinya kan itu laporannya hampir 50 persen (menurun) setiap tahun," jelas dia.

Beka mengakui ada kecencenderungan penurunan aduan ke kepolisian, namun ia belum bisa memastikan pengaruh apa yang menyebabkan penurunan tersebut karena masih dalam tahap riset.

"Saya kira kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap kinerja kepolisian. Berikutnya banyak lembaga negara punya kewenangan berbeda tapi ngurusi soal kepolisian. Misalnya kalau soal layanan mereka bisa datang ke Ombudsman. Soal perlakuan aparat bisa ke Kompolnas," tutur dia.


Infografis (era.id)

Meski demikian, penegak HAM masih belum bisa berleha-leha. Masih ada kasus pelanggaran HAM besar yang jadi perhatian publik dan harus segera dituntaskan.

"Misalnya penembakan di NTT itu, yang satu meninggal, dan satu kemudian harus diamputasi. Kemudian kriminalisasi, Budi Pego misalnya di Banyuwangi. Masih ada beberapa kasus yang melibatkan kepolisian dan jadi perhatian publik, kita tetap terus memantau perkembangannya," tutupnya.

Tag: komnas ham fahri hamzah

Bagikan: