Tim Editor
Setelah Setya Novanto lengser sebagai Ketua DPR, Golkar tetap jadi pemegang hak mengisi penggantinya. Pasalnya, partai berlambang pohon beringin itu memenangi pemilihan paket pimpinan DPR sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih merahasiakan nama kader yang akan dia tunjuk jadi Ketua DPR. Dia bilang, Golkar punya banyak stok tapi perlu waktu untuk seleksinya.
"Pertama dia pasti harus anggota Partai Golkar. Kedua dia udah pasti anggota Fraksi Golkar. Dengan dua kriteria itu yang memenuhi persyaratan ada (di) 91 kader," ujar Airlangga.
Diwawancara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan pembahasan calon Ketua DPR belum rampung. Sejumlah nama sudah muncul, tapi kata Andi, menentukan siapa yang terpilih bukan perkara mudah.
"Saya paham publik menunggu, tetapi belum ada," ujar dia, kepada era.id, di Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Lain halnya dengan politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, yang mengatakan Golkar akan mengumumkan Ketua DPR pada awal Januari 2018.
"Tidak bisa lebih dari Januari, sebab bulan Januari sudah mulai sidang-sidang," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ziad Palahi, menilai Golkar sulit menentukan Ketua DPR karena banyak hal yang membuat otoritas Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar terenggut. Menurut Ziad, selain harus figur berintegritas, semua faksi di tubuh Golkar juga harus terakomodasi saat menentukan figur Ketua DPR.
"Bukan Pak Airlangga tidak memiliki otoritas, tetapi tersita. Kemampuan dia untuk segera mengambil sebuah keputusan tidak bisa dengan mudah, karena variabelnya kompleks sekali,” ucapnya.
