Prabowo Ancam Mundur, TKN: Framming Pemilu Penuh Kecurangan

| 14 Jan 2019 15:41
Prabowo Ancam Mundur, TKN: <i>Framming</i> Pemilu Penuh Kecurangan
Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. (Twitter @prabowosubianto)
Jakarta, era.id - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso mengatakan bahwa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal mengundurkan diri sebagai peserta pemilu jika terdapat potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan oleh Djoko Santoso saat hadir dalam acara #Bising (Bincang Asik dan Penting) oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Kota Malang, Minggu (13/1).

Kata dia, mantan Danjen Kopassus itu bisa saja menyampaikan kabar pengunduran dirinya dari kontestasi Pilpres dalam pidatonya yang akan digelar Senin (14/1/2019) malam.

"Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," ungkap dia.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyesalkan pernyataan itu. Menurut dia, pernyataan ini seolah dibangun untuk menggiring opini masyarakat jika pemilu 2019 dilakukan dengan penuh kecurangan.

"Ini adalah cara atau strategi Pak Prabowo yang menurut saya sangat disesalkan karena mencoba membangun frame, menggiring opini bahwa Pemilu kali ini akan berjalan curang dan kecurangan itu dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi dan juga aparat penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu," kata Karding kepada wartawan, Senin (14/1/2019).

Ketua DPP PKB ini juga menyebut jika pernyataan strategi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Sandiaga Uno ini merupakan strategi yang berbahaya. Sebab, strategi ini mendeligitimasi KPU sekaligus pemerintahan Presiden Jokowi.

Tak hanya itu, Karding khawatir, minat masyarakat untuk memilih juga akan turun. Sebab, masyarakat telah dijejali ketakutan seperti ketakutan akan kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Kalau berita ini masif dan dipercaya oleh masyarakat, maka bisa jadi orang tidak akan datang ke TPS untuk memilih atau sebagian orang tidak akan memilih. Karena dibangun ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya," ungkapnya.

Anggota DPR RI ini juga menyebut, jika strategi yang dilakukan Prabowo-Sandiaga akan justru membawa dampak negatif. Bagi Karding, strategi semacam ini mengesankan, jika Prabowo-Sandiaga kalah dalam Pilpres maka yang melakukan kecurangan adalah kubu Jokowi.

"Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kalau nanti dia kalah, dia kalah karena paslon 01 curang. Menggunakan segala cara. Menurut saya ini strategi yang sangat jauh dari positif bahkan strategi negatif yang memiliki dampak buruk bagi bangsa dan negara. Karena itu tidak baik," jelas dia.

Sehingga, Karding minta, jika memang Prabowo ingin mundur dari kontestasi Pilpres ini, ada baiknya langsung saja mundur. Namun, tentu ada sanksi yang siap diterima Prabowo jika dia melakukan hal tersebut.

"Tanpa dia bisa tunjukan apa kecurangan itu, ya kalau mundur silahkan mundur. Cuma harus diingat, mundur itu kena denda, yang kedua pidana, yang ketiga sangat menguntungkan Pak Jokowi karena tidak ada lawan," ujar Karding.

Supaya kalian tahu, Prabowo memang tak bisa asal mundur dari posisinya saat ini sebagai capres. Sebab hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 236. Sementara untuk sanksinya diatur pada pasal 552.

Menurut pasal 236 salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 552 yang mengatur sanksinya pun menyebut jika setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Rekomendasi