Jokowi Disebut Miliki Beban Masa Lalu

Tim Editor

Presiden Jokowi (Istimewa)

Jakarta, era.id - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, debat pilpres yang berlangsung semalam, menjawab apa yang menjadi kritik publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, kritikan publik tehadap Jokowi juga ditanyakan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait masalah penegakan hukum.

Hidayat menjelaskan, Prabowo selalu mengatakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dengan menguatkan institusi kepolisian kejaksaan dan juga kehakiman. Caranya, dengan meningkatkan gaji, kata Prabowo.

“Dan bisa dituntut kinerja mereka lebih baik supaya dengan cara itu maka keadilan tegak, kesejahteraan tegak dan korupsi bisa diselesaikan,” tuturnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Namun, di sisi lain, Hidayat melihat adanya inkonsistensi antara pernyataan Jokowi yang menyebut bakal memberlakukan merit system dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini.

“Ini kan mengonfirmasi yang dikritisi publik bahwa Pak Jokowi tidak melaksanakan janji kampanye 2014 lalu. Beliau tegas menyampaikan pentingnya merit sistem, dan salah satu di antaranya beliau menyampaikan tidak akan melakukan pembentukan kabinet berdasarkan transaksional."

Lagipula, menurut Hidayat, sejatinya Jokowi enggak perlu menggembar-gemborkan janji soal pembentukan kabinet non-transaksional. Menurut Hidayat, realistis saja. Bagaimanapun, pembentukan kabinet enggak akan pernah lepas dari politik transaksional.

“Siapapun tahu pembentukan kabinet basisnya adalah transaksional."

Lebih lanjut, Hidayat menyoroti pernyataan Jokowi dalam debat yang menyebut enggak semua orang parpol buruk. Menurut Hidayat, mengangkat nama Baharudin Lopa sebagai contoh baikpun adalah hal yang benar. Namun, "Bedanya adalah dulu Gus Dur ketika mengangkat Pak Baharudin Lopa, beliau (Gus Dur) tidak pernah berjanji, tidak akan mengangkat jaksa agung dari parpol."

Selain itu, Hidayat menilai, Jokowi berbeda dengan pemerintahan Gus Dur. Katanya, Jokowi memiliki beban janji masa lalu ketika kampanye di 2014, lantaran janjinya untuk tidak mengangkat kabinetnya yang berasal dari partai politik.

“Pak Jokowi beda. Beliau punya beban janji masa lalu ketika kampanye dulu, dan dalam perdebatan tidak mengangkat orang parpol jadi jaksa agung. Nyatanya, kabinet yang dibentuk justru transaksional, tidak merit sistem. Jaksa agung pun berasal dari parpol."

“Jadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengonfirmasi apa yang selama ini ditagih, dipertanyakan oleh publik tentang komitmen beliau melaksanakan janji kampanye 2014."

Tag: jokowi-maruf amin pemilu 2019 pemilu

Bagikan: