Demo Berjilid-jilid Pendukung OSO Tak Ubah Sikap KPU

Tim Editor

Demo pendukung Oesman Sapta di kantor KPU. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sudah beberapa kali massa pendukung Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada KPU yang belum mencantumkan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Siang tadi, sejumlah massa pendukung OSO lengkap dengan atribut Partai Hanura kembali menyatroni kantor KPU. Massa yang diperkirakan berjumlah ratusan tersebut hingga menutupi badan Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, arah bundaran Hotel Indonesia (HI).

"KPU harus punya hati nurani seperti halnya Partai Hanura. Segera masukan nama OSO ke DCT, bukannya malah tak mematuhi putusan Bawaslu," seru salah seorang orator demo, di lokasi, Senin (21/1/2019).

Selang beberapa saat, perwakilan massa pendukung OSO pun akhirnya diizinkan masuk untuk beraudiensi dengan komisioner KPU. Ruas jalan depan Kantor KPU yang sebelumnya ditutup pun kembali dibuka.

Usai menemui komisioner, perwakilan massa bernama Sangaji keluar dengan tangan hampa. Sangaji bilang, KPU masih bertahan dengan keputusannya yang meminta OSO harus mundur dari jabatan parpol jika ingin masuk dalam DCT.

"Kita tetap bertahan dengan putusan MA dan PTUN. Jadi enggak ada titik temu sehingga KPU beralasan mereka akan digugat tidak menjalankan putusan MK. Padahal putusan MA dan PTUN sudah perintahkan untuk masukkan OSO," kata Sangaji.

Setelah ini, Sangaji bilang pihaknya akan tetap melanjutkan aksi-aksi dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan, mereka berencana akan berdemonstrasi setiap hari.

"Katanya KPU menghadapi dua pilihan, yakni pilihan MK atau PTUN-MA. Padahal putusan MK udah dibatalkan oleh MA. Kita akan dorong dengan demo Setiap hari sampai (nama OSO) diterima (dalam DCT)," ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah pendukung OSO telah melakukan aksi yang sama pada Kamis (20/12), dilanjutkan pada Rabu (16/1), dengan tujuan yang sama, yaitu mendesak KPU mematuhi putusan PTUN yang meminta memasukkan nama OSO dalam DCT.


Demo pendukung Oesman Sapta di kantor KPU. (Diah/era.id)

Jalan panjang polemik caleg DPD bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol pada periode 2019. Namun, Mahkamah Agung (MA) memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg baru berlaku pada 2024. 

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan MK yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai "pekerjaan", sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan Putusan MK, melainkan membatalkan frasa pada PKPU Nomor 26 karena membuat aturan yang berlaku surut. 

OSO tak gentar. Ia pun mengajukan gugatan ke PTUN dan pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret. 

OSO pun telah menggugat KPU ke Bawaslu. Akhirnya, KPU lalu membuka lagi kesempatan bagi OSO agar namanya bisa masuk dalam daftar calon DPD, namun tetap mensyaratkan ketua umum Hanura tersebut harus menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai sampai tanggal 22 Januari 2019.

Tag: oesman sapta odang

Bagikan: