Tim Editor
Hal ini ia sampaikan pada rapat lanjutan bersama KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Bawaslu dan media penyelenggara, dengan agenda membahas soal persiapan debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari mendatang.
"Kami menyarankan KPU untuk mengurangi jumlah undangan secara keseluruhan," ujar Priyo di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).
Kalaupun KPU tetap mempertahankan jumlah undangan seperti saat debat sesi pertama yang berjumlah 500 orang, Priyo tidak mempermasalahkan. Hanya saja, ia menyarankan KPU untuk kembali menggunakan format debat seperti saat debat Pilpres 2014.
"Kalau KPU tetap mempertahankan angka 500, maka kami menganjurkan KPU untuk kembali ke format debat 2014. Jadi 500 undangan itu terdiri dari 200 undangan untuk paslon 01, 200 untuk paslon 02, baru 100 silakan KPU mengundang tokoh-tokoh lainnya," kata dia.
Sekjen Partai berkarya ini bilang, BPN banyak menerima permintaan dari para pendukung yang ingin menyaksikan langsung jalannya debat.
Dengan begitu, kata Priyo, jika undangan yang diberikan untuk tamu timsesnya diperbanyak, maka tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk membagikan undangan.
"Baik tokoh-tokoh partai maupun elemen-elemen emak-emak, milenial, yang menginginkan juga menontong langsung dari jagoan masing-masing," jelasnya.
Sebelumnya, telah ada beberapa rencana perubahan teknis debat dari sebelumnya, seperti KPU memutuskan untuk tak lagi memposisikan sejumlah pendukung di belakang pasangan capres-cawapres pada debat Pemilihan Presiden 2019 kedua sampai kelima.
Selain itu, KPU juga tak lagi memberikan kisi-kisi soal debat yang disusun dari panelis. Ditambah, KPU juga berencana akan menambah durasi debat agar waktu penyampaian visi-misi dapat lebih jelas dipaparkan oleh pasangan calon.
Untuk diketahui, debat yang mengusung tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Debat ini disiarkan oleh stasiun televisi RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV.
