Tim Editor
Soalnya Vanuatu telah menyelundupkan tokoh gerakan pembebasan Papua Barat, Benny Wenda ke dalam pertemuan tersebut.
Terkait insiden ini, Kemenlu langsung mengutus Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Jenewa untuk bertemu KT HAM PBB. Bahkan, KT HAM PBB merasa kaget dengan ada delegasi tak resmi dalam pertemuan tersebut.
Menurut Retno, KT HAM PBB menyatakan seharusnya setiap pertemuan harus didasari itikad baik. Itu telah disepakati oleh semua negara anggota KT HAM PBB.
"Kenyataannya bahwa Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memasukkan Benny Wenda ke dalam pertemuan ini. Dan juga komplain KT HAM karena di akhri pertemuan, tiba-tiba yang bersangkutan berbicara mengenai Papua," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Retno menegaskan, pihaknya sudah melayangkan nota protes terhadap Vanuatu. Apalagi, katanya, dalam hubungan diplomatik, rasa saling menghormati harus dijunjung tinggi.
“Kita sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kita sudah melayangkan nota protes yang keras kepada Vanuatu. Bahwa dalam hubungan diplomatik, sekali lagi rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi, karena kita ingat, salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain,” tegasnya.
Supaya kalian tahu, delagasi Vanuatu telah diterima komisioner di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Jumat 25 Januari lalu. Namun, ternyata delagasi itu ikut membawa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.
Nama Benny Wenda sebelumnya tidak ada dalam daftar delegasi Vanuatu yang akan mengikuti pertemuan di Dewan HAM PBB. Benny Wenda dikenal sebagai sosok pemimpin separatis Papua yang kini tinggal di Inggris. Di dalam forum tersebut, Benny Wenda menyerahkan petisi yang disebut-sebut ada 1,8 juta warga Papua menginginkan referendum kemerdekaan dari Indonesia.
