Tim Editor
Tjahjo mengakui kebocoran anggaran pasti ada dalam pengadaan pembangunan oleh pemerintah. Namun, kata dia, besarannya tak mungkin mencapai Rp500 triliun atau 25 persen, dari total APBN sebesar Rp2000 triliun lebih.
"Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana, tetapi tidak mungkin sebesar itu, yang dibuat oleh yang menyatakan itu (Prabowo)," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Lebih jauh dia menyebut, setiap kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tidak seluruhnya menyangkut masalah kebocoran anggaran.
"Mulai tahun-tahun ini, mulai 2015 sampai sekarang (kebocoran anggaran) tingkatnya kecil sekali. Jadi, kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran," ujarnya.
Supaya kamu tahu, desas-desus kebocoran anggaran bermula saat Prabowo Subianto berpidato dalam acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2) lalu.
Prabowo menyebut setidaknya ada sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah setiap tahunnya. pernyataannya itu berdasarkan indikator-indikator dan sudah dirinya masukan dalam buku yang ditulisnya. Selain itu, dia mengungkap, alasan di balik kebocoran anggaran ini.
"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam," kata Prabowo.
"Harga 100, dia tulis 150 bayangkan. Itu namanya penggelembungan. Namanya mark up. Jembatan harga 100 ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus. Kita harus berjalan dan objektif, masalah ini sudah berjalan lama. Ini harus kita hentikan,” lanjutnya.
