Berita Ahok Gantikan Ma'ruf Amin? Berujung Dewan Pers

Tim Editor

Berita Indopos dilaporkan ke Dewan Pers oleh kubu Jokowi (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan harian cetak Indopos ke Dewan Pers. Pelaporan ini didasari adanya pemberitaan yang diterbitkan oleh media ini pada Rabu (13/2) yang lalu.

Pemberitaan yang dimakud adalah tentang isu pergantian cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) jika terpilih di Pilpres 2019. Artikel ini menampilkan grafis yang menunjukkan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah calon sementara dan akan digantikan oleh pasangan BTP dan Hary Tanoesoedibjo.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan bilang, pemberitaan ini merugikan paslon 01. Apalagi, sumber pemberitaan hanya rumor di media sosial. Sehingga, menurut Ade, Indopos diduga melanggar UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik.

"Berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan paslon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami dateng ke Dewan Pers untuk memproses hal ini," kata Irfan setelah melakukan pelaporan di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Dalam pelaporan itu, Irfan bersama timnya membawa membawa barang bukti berupa potongan berita terkait. Dia berharap Dewan Pers segera memproses hal tersebut.

"Jika terlalu lama atau keinginan kami tidak terpenuhi kami akan menempuh jalur hukum lainnya bisa pidana bisa perdata," ujarnya.

Sementara, Direktur Komunikasi Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Usman Kansong sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan Indopos. Dari hasil komunikasi tersebut, kata Usman, Indopos mengaku kecolongan.

"Tapi ini sesuatu yang naif bagi kami. Masa pimpinan kecolongan berarti tidak mengontrol media yang bersangkutan kepada anak buahnya," kata Usman.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding bilang, penggantian wakil presiden adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Soalnya, untuk melakukan pergantian tersebut berbagai langkah harus dilakukan dan butuh waktu.

"Saya memastikan usaha mencopot atau menghentikan Kiai Maruf sebagai wakil presiden apabila memenangi Pilpres 2019 nyaris tak bisa dilakukan. Kendalanya bukan saja ada pada ranah politik tapi juga hukum," kata Karding.

Ketua DPP PKB ini bilang, dari sisi politik, pergantian ini tentu tak akan mudah. Apalagi, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin terdiri dari sembilan partai. Sehingga, usaha penggantian wakil presiden itu tentu akan berat untuk dilakukan. 

Sementara dari segi hukum, ada beberapa pasal yang disebut Karding, membuat jalan penggantian Ma'ruf sebagai wakil jika terpilih bersama Jokowi cukup panjang dan menyita waktu.

"Mengacu UUD 1945 Pasal 7A dan 7B ayat 1 sampai ayat 7 menerangkan betapa ruwet dan rumitnya usaha untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden," katanya.

Peran Dewan Pers

Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo bilang, pengaduan yang dilakukan oleh tim advokasi TKN itu akan segera ditelusuri dan dianalisis oleh komisi pengaduan masyarakat. Bahkan pemanggilan terhadap pihak teradu yaitu Indopos akan segera dilakukan.

"Rencana, kami akan melakukan memanggil teradu dalam waktu singkat. Karena bekerja secara profesional dan imparsial," kata Herutjahjo.


Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo (Wardhany/era.id)

"Biasanya dua minggu, apalagi ini kan berkaitan dengan pemilu. Tapi, kita lihat nanti prosesnya," imbuhnya.

Dewan Pers, tegas Herutjahjo, tidak akan memihak dan sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 serta kode etik jurnalistik yang berlaku.

Indopos Kecolongan

Pemimpin Redaksi Indopos Juni Armanto, angkat bicara soal pelaporan medianya ke Dewan Pers oleh TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Kata Juni, Indopos siap jika nantinya dipanggil oleh Dewan Pers untuk mengklarifikasi berita tersebut.

"Kalau sudah masuk ke dewan pers ya mau tidak mau kita hadapi," kata Juni kepada wartawan saat dihubungi.

Dia mengaku kecolongan dengan munculnya berita ini. Maksudnya, bukan kecolongan lantaran konten yang dicetak tidak diseleksi terlebih dahulu. Tapi, karena tak menyangka konten tersebut justru membuat pihak dilaporkan ke Dewan Pers. 

"Kita tidak memperkirakan ternyata berita ini jadi permasalahan besar di TKN. Karena secara pemberitaan kita mencoba mengklarifikasi," ungkap Juni.


Berita Indopos yang dilaporkan ke Dewan Pers. (Wardhany/era.id)

Dia bilang, artikel itu berisi klarifikasi terhadap isu Ma'ruf Amin akan digantikan Ahok yang ramai di media sosial. Bahkan, dalam proses pengumpulan datanya, reporter yang menuliskan berita tersebut sempat melakukan wawancara terhadap politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dan politikus PDIP Eva Kusuma Sundari serta beberapa pengamat. 

"Sebenarnya kita dapat grafis (isu) itu di media sosial. Kita hanya mengklarifikasi melalui konfirmasi ke TKN, PDI Perjuangan, dan pengamat. Masih prematur, lah, kasarnya," kata dia.

Tag: jokowi-maruf amin hari pers nasional 2018

Bagikan: