Rudiantara Klarifikasi 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ke Bawaslu

| 19 Feb 2019 09:07
Rudiantara Klarifikasi 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ke Bawaslu
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara (Foto: Diah/era.id)
Jakarta, era.id - Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, untuk memberikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran pemilu terkait ucapan "yang gaji ibu siapa?".

"Saya sampaikan klarifikasi mengenai kejadian soal "yang bayar gaji ibu siapa?" itu apa adanya. Saya juga melakuman koordinasi beberapa hal yang berkaitan dengan tindak lanjut MOU (penanganan hoaks) yang ditandatangani bertiga sama KPU dan Bawaslu waktu itu," tutur Rudiantara di lokasi, Senin (18/2) malam.

Rudiantara menjelaskan, dirinya mengklarifikasi dugaan melakukan kampanye dalam kegiatan kementerian di Senayan pada Kamis (31/1) lalu. Ia membantah dugaan itu. Terlebih, kata dia, tidak ada atribut pasangan calon presiden apapun dalam acara.

"Tadi ditanya ada atribut atau tidak, ada partai atau tidak, ada identitas capres atau tidak. Ya enggak ada semuanya, memang bukan acaranya untuk kampanye," sebut dia.

"Dari awal tadi saya sudah sembilan kali mengatakan, dalam rekaman (video acara Kemenkominfo) bahwa tak ada kaitannya dengan pilpres. Ya kalau enggak ada kaitan saya ulang-ulang orang masih itu juga," lanjutnya.

Rudiantara mengaku dicecar 30 pertanyaan seputar jalannya acara dan ungkapannya dia dalam acara itu. Soal ungkapan "gaji" Rudiantara yang disangka menguntungkan salah satu calon, ia menanggapi santai.

"Ya kalau memberi komentar siapapun bisa kan, boleh-boleh saja, tapi kan Bawaslu nanti yang melihat. Yang memberikan semacam menetapkan bahwa melanggar atau tidak itu Bawaslu kan, bukan saya," ujarnya.

Sebelumnya, Rudiantara dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (14/1) lalu. Pelapor bernama Nurhayati, yang didampingi oleh tim kuasa hukum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

"Tindakan Menkominfo merupakan imbauan atau seruan yang mengarahkan keberpihakan yaitu menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos nomor 02 karena yang menggaji bukanlah keyakinan si pegawai, namun pemerintah sekarang yang notabene merupakan paslon presiden 01," tutur Nurhayati.

Masalah ini bermula saat Menkominfo sedang meminta masukan kepada semua karyawannya soal dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara. 

Acara berlangsung dengan interaktif dan antusias, Rudiantara juga sudah mewanti-wanti agar pengambilan suara dari desain spanduk ini tak dikaitkan dengan pemilu 2019. Hanya saja lidah tak bertulang, ada saja pegawainya yang mengisyaratkan pemilihan spanduk sosialisasi 1 dan 2 dengan pemilu 2019.

 

Tags : pilpres 2019
Rekomendasi