Tim Editor
Menurut Erick, lahan yang dimilikinya itu diperoleh secara legal. Dia juga menjamin, lahan konsesi yang didapatnya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalau kita tidak dapat income yang tidak halal ya kita sudah dalam proses hukum," kata Erick kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (28/2/2019).
Pengusaha media ini menjelaskan, lahan konsesi itu dia dapatkan dari sebuah perusahaan asing yang mengalami kredit macet di sebuah bank asing. Kemudian, pihaknya membeli lahan yang diberikan pemerintahan sebelumnya kepada asing.
Erick mengaku, lahan itu kemudian ia manfaatkan dengan baik. Salah satu caranya menanami ulang lahan tersebut. Hasilnya, dari pemasukan lahan tersebut, perusahaannya kemudian dapat membayar pajak yang menjadi pemasukan besar bagi negara.
"Jadi jangan dibolak-balik. Kalau yang dituntut oleh kombatan GAM itu yang musti dipertanyakan. Kita Alhamdulillah bersih halal. Jangan selalu ada kecemburuan," tegas mantan pemilik klub sepakbola Inter Milan tersebut.
Erick meyakini lahan miliknya tetap boleh dimanfaatkan. Apalagi, selama ini pemerintah menghargai kontribusinya dari pemanfaatan lahan tersebut. Meski demikian, Erick tidak merinci lahan yang dia maksud.
Supaya kalian tahu, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal kepemilikan lahan yang dimiliki oleh anggota timsesnya di Pilpres 2019.
Ia lantas menyebut penguasaan lahan yang dimiliki Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu lebih banyak ketimbang yang dimiliki Prabowo saat ini.
Tak hanya HNW, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menilai, pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sebuah tindakan yang disebut dengan istilah senjata makan tuan.
Yang dimaksud Fadli adalah soal pernyatan Jokowi kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai kepemilikan lahan di beberapa daerah, saat debat kedua pilpres 2019. Fadli menjelaskan, pernyataan Jokowi berdampak pada kubu paslon nomor 01 ini.
"Jauh lebih besar (kubu Jokowi). Saya kira bumerang itu. Kita juga berharap kok tanah itu untuk rakyat nantinya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang ini penguasaan lahan gini rasionya sampai 0,68. Jadi 1 persen orang Indonesia menguasai 68 persen lahan di Republik Indonesia. Ini sudah rasio yang sama sekali tidak benar," kata Fadli, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, pernyataan Jokowi yang ingin melakukan kebijakan pengembalian tanah yang berstatus hak guna usaha (HGU) dan konsesi-konsesi lahan merupakan hal yang bagus. Namun, Fadli meminta, ini tidak berlaku hanya untuk Prabowo, tetapi juga untuk orang-orang dalam tim pemenangan Jokowi.
