Hai BPN, Mari Adu Program Bukan Adu Hoaks

| 13 Mar 2019 14:31
Hai BPN, Mari Adu Program Bukan Adu Hoaks
Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Pemilu 2019 sudah berjalan beberapa bulan sejak September 2018. Puncaknya, pada 17 April 2019, seluruh warga negara Indonesia akan memilih dua pasangan calon yang bertarung, Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sepanjang proses pemilu ini berjalan, banyak hoaks yang bermunculan. Hoaks ini dianggap berbahaya karena bisa membuat perpecahan di antara anak bangsa.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengajak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk saling beradu program bukan isu hoaks.

"Dengan waktu yang tinggal 36 hari ini jangan sampai kita, TKN, terjebak dalam hal yang justru kita dipecah belah dengan berita-berita yang dengan sengaja dilemparkan oleh pihak-pihak lain," kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia mengklaim, selama ini, timnya selalu berusaha berkampanye sesuai dengan aturan dan mengutamakan visi-misi serta program kerja. 

Hal ini, kata Erick, dilihat dari adanya program baru yang disinggung Jokowi beberapa waktu lalu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja.

Dia meminta, paslon nomor 02 Prabowo-Sandi memaparkan juga gagasan barunya. Paling tidak, mengenalkan programnya yang sudah pernah dibuat.

"Ya kan mustinya, ayo inovasi baru. Misalnya, Mas Sandi bicara OK OCE, ayo, OK OCE itu ya ditancapkan, dikibarkan," tegasnya.

Erick mengatakan, program OK OCE layak dijual oleh Sandi. Apalagi, program itu sempat disebut Sandi dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. 

Di sisi lain, Erick meminta kubu Prabowo-Sandi tidak asal mengkritik program kerja Jokowi sebagai petahana.

"Jangan juga program kerja Pak Jokowi dikritik, sedangkan paslon 02 enggak punya program kerja. Ini kan hal-hal yang menurut saya, kasihanlah rakyat," ujarnya.

"Ayolah kalau memang survei menjauh, keluarkan program seperti OK OCE itu, bukan seperti keluarkan isu fitnah atau menjelek-jelekkan pihak pemerintah atau menzalimi Pak Jokowi," tutup pengusaha media itu.

Tags :
Rekomendasi