KPU Batalkan 11 Parpol Jadi Peserta Pemilu, Kok Bisa?

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan 11 partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Pembatalan ini diputuskan karena mereka tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu 2019.

Jika melihat Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol peserta pemilu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menyerahkan LADK kepada KPU. Penyerahan LADK paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum yang kalau dihitung itu jatuh pada 10 Maret 2019.

"Jadi, setelah kita rekap, dari 16 partai politik, ada 11 partai yang tidak menyerahkan LADK di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Ada lima partai yang sudah lengkap menyerahkan LADK, yakni Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat," kata Komisioner KPU Hashim Asy'ari di Kantor Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam. 

Dengan tidak menyerahkan LADK, Hasyim bilang sejumlah parpol di daerah tersebut diberi sanksi yakni menghilangkan haknya sebagai peserta pemilu, bukan di seluruh provinsi, tapi hanya sebagian daerah. 

"Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu, bukan pembatalan kepengurusannya, karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik yang dibatalkan adalah kepesertaannya," ucap Hasyim.


Partai peserta Pemilu 2019. (era.id)

Tapi, jika kepesertaan parpol di sejumlah daerah ini dibatalkan, bukankah surat suara sudah hampir rampung dicetak dan nama-nama peserta sudah tertera di sana?

Hasyim bilang, KPU punya Cara untuk tak menjadikan parpol di daerah yang dibatalkan ini dengan merujuk pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 soal Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 soal Penetapan Hasil Pemilu.

Jadi begini, misalkan surat suara sudah dicetak, lalu di tengah perjalanan penyelanggaraan pemilu ada sejumlah situasi seperti baru ada calon yang tidak memenuhi syarat dan kemudian calonya dibatalkan. 

"Lalu, bagaimana kalau ada pemilih yang tetap mencoblos? Ya suaranya dianggap sah, hanya saja nanti ketika penetapan hasil itu dianggap tidak ada. Karena apa? dianggap tidak bermakna suaranya. demikian juga parpol yang tidak ada calonya, apalagi yang tidak ada pengurusnya," jelas dia. 

Untuk kamu tahu, 11 partai politik ini dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota dan mengajukan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori kedua, adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK pada 10 Maret 2019.

Berikut data rekapitulasi pembatalan parpol sebagai peserta pemilu:

1. Partai Garuda: 1 Provinsi, 110 Kabupaten, 20 Kota tersebar di 26 Provinsi
2. PKPI: 90 Kabupaten, 16 Kota tersebar di 24 Provinsi
3. PBB: 57 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 18 Provinsi
4. PSI: 43 Kabupaten, 6 Kota tersebar di 19 Provinsi
5. Berkarya: 27 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 11 Provinsi
6. PPP: 19 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 9 Provinsi
7. PKS: 8 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi
8. PKB: 6 Kabupaten, 3 Kota tersebar di 6 Provinsi
9. Hanura: 7 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi
10. PAN: 5 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 2 Provinsi
11. Perindo: 2 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 4 Provinsi

Total:
- 1 Provinsi
- 428 Kabupaten/Kota

Parpol yang lengkap menyerahkan LADK:
1. PDIP
2. Partai Gerindra
3. Partai Golkar
4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat

Tag: pemilu 2019 kpu

Bagikan: