Tim Editor
Kader partai berlambang Kakbah di Sumut itu meminta penjelasan pengurus pusat terkait penunjukan pasangan Djarot-Sihar yang tanpa melalui mekanisme partai, Kamis (11/1/2018). Sebab dari sejumlah nama yang mendaftar ke PPP tidak pernah ada nama Djarot yang merupakan kader PDIP.
Di bawah komando Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan, juga menyatakan aspirasi umat Islam di Sumut tidak menginginkan pasangan 'pelangi'. Meskipun penolakan tersebut bisa berakibat pemecatan, Yulizar mengaku siap menerima konsekuensi.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menegaskan, dukungan partai terhadap pasangan Djarot-Sihar sudah melalui pembahasan alot. Segala aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman PPP di Sumut juga sudah disampaikan pengurus pusat.
Meskipun PPP juga sempat tidak sreg dengan nama Sihar Sitorus, namun setelah melalui berbagai pertimbangan, PPP dan PDIP akhirnya sepakat berkoalisi. Asalkan, ada kontrak politik yang disepakati keduanya.
"Karena ada keberatan dari teman-teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar juga membuat kontrak politik dengan PPP terkait dengan kepentingan umat di sana," kata Arsul saat ditemui di gedung DPR, Senayan.
Adapun beberapa kontrak politik yang telah disepakati adalah, pasangan calon diminta untuk mendukung gerakan nasional wakaf Al-quran yang sebelumnya telah digelorakan oleh PPP.
Kemudian, bila pasangan ini menang, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Sumut.
"Kita juga minta agar mendorong lahirnya peraturan-peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minuman keras di wilayah Sumatera Utara," ungkap Arsul.
PPP juga berharap agar bila pasangan calon nantinya terpilih maka harus meningkatkan sumber saya manusia serta penuntasan kemiskinan.
Diketahui PDIP memiliki 16 kursi DPRD di Sumut, sementara bergabungnya PPP yang memiliki 4 kursi DPRD menjadi pelengkap bagi pasangan calon untuk mendaftarkan diri. (Dina Qiu)
