Tim Editor
Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengadakan pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas pemberian santunan kepada KPPS dan PPK yang meninggal dunia saat bertugas.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bilang, pihaknya akan mencari alternatif lain jika usulan santunan tidak disetujui oleh Kemenkeu.
"Kita juga berpikir, jika upaya ini tidak berhasil maka KPU seluruh Indonesia akan gotong royong, patungan untuk memberi santunan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang gugur dalam melaksanakan tugas," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.
Wahyu menyebut upaya urunan seperti ini pernah dilakukan oleh KPU saat Mantan Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal dunia pada 2016 lalu. Jadi, upaya gotong royong ini bukanlah hal baru.
Pada prinsipnya, KPU meminta kepada pemerintah dan negara untuk hadir dalam segala perkara menyangkut penyelenggaraan Pemilu. Termasuk soal KPPS yang sakit bahkan meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
"Kita menginginkan negara hadir dalam situasi ini karena mereka itu pahlawan-pahlawan demokrasi, melayani rakyat secara langsung dan patut untuk mendapat perhatian dari negara," ucap Wahyu.
Sebelumnya, KPU telah mengadakan rapat internal untuk membahas masalah santunan yang akan diberikan kepada petugas yang mengalami musibah saat menyelenggarakan Pemilu 2019.
Ketua KPU, Arief Budiman bilang, pihaknya mengusulkan santunan yang diberikan kepada petugas yang meninggal dunia sebesar Rp30 juta sampai Rp36 juta.
"Kemudian untuk yang cacat maksimal Rp30 juta. Nanti tergantung pada jenis musibah yang diderita kalau cacat. Ketiga, untuk luka kami mengusulkan besarannya maksimal Rp16 juta," kata Arief.
Sampai kemarin sore, Senin (23/4), jumlah petugas TPS yang meninggal dunia bertambah menjadi 91 orang. 374 orang lainnya dilaporkan sakit.
Peristiwa yang KPU sebut sebagai faktor musibah yang menimpa petugas-petugas TPS di 19 provinsi itu bervariasi. Ada yang karena kelelahan, ada juga yang telah mengidap penyakit seperti serangan jantung.
Respon Wapres Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara. Meminta supaya Pemilu 2019 segera dievaluasi terkait banyaknya petugas yang gugur. Semua pihak tak bisa menutup mata kalau pemilu kali ini memang teramat rumit.
Jusuf Kalla malah melontarkan wacana supaya Pilpres dengan Pileg sebaiknya dipisahkan. Supaya beban panitia tidak terlalu berat.
"Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," kata JK.
