Tim Editor
Sandi menilai, untuk menjalankan wacana ini perlu adanya penelitian yang mendalam. Karena, kata dia, memindahkan ibu kota negara berhubungan dengan banyak hal.
“Tapi kembali lagi, menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat. Karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada referendum. Kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan,” katanya, saat ditemui di daerah Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menilai, dalam wacana ini harus melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan.
“Kepentingan strategis juga diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau, ini bisa menjadi fokus kita,” tuturnya.
Supaya kalian paham, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) soal Rencana Pemindahan Ibu Kota. Kata Jokowi, pembicaraan terkait pemindahan ibu kota harus dibicarakan secara luas dan jangka panjang.
“Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” kata Jokowi seperti dilansir dari setkab.go.id, Senin (29/4).
Dalam rapat itu, Jokowi juga menekankan, apakah DKI Jakarta mampu menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus sekaligus pusat bisnis. Apalagi, di beberapa negara maju, pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan, seperti di Malaysia, Korea Selatan, Brasil, dan Kazakhstan.
“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini.”
