Tim Editor
Bahkan, Ray menyebut, syarat people power yang bakal diadakan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang tak terpenuhi. Ini berbeda dengan people power yang dulu sukses dilaksanakan, untuk menggulingkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
"Sama sekali enggak terpenuhi. (Sekarang) Ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah kan enggak ikut terlibat. (Dulu) secara formal mereka bilang tidak, tapi, jelas mereka bergerak. Wong saat itu, Ketua NU-nya Gus Dur, ketua Muhammadiyah Amien Rais," kata Ray saat dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2019).
Menurut Ray yang juga merupakan aktivis 98, secara terang dua organisasi keislaman terbesar di Indonesia itu memang tak bergerak. Tetapi dengan bergeraknya dua tokoh sentral itu maka massa yang berada di bawah pun ikut bergerak.
Selain itu, menurut Ray, people power juga harusnya tak perlu diumumkan dari jauh-jauh hari. Sebab, saat people power tahun 1998 bergulir tak ada pengumuman dari jauh-jauh hari. Selain itu, pernyataan curang dari kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang jadi dasar kegiatan people power pun tak jelas ujungnya.
Infografis. (Ilham/era.id)
Apalagi, proses demokrasi saat ini sudah berjalan dengan transparan. Berbeda ketika zaman Soeharto memimpin. Sebab, ketika Soeharto memimpin, kebebasan demokrasi dilarang dengan cara tidak memboleh ormas atau partai politik berkembang.
"People power kan enggak harus diumumkan. Syarat-syarat objektifnya ada enggak? Sekarang mereka bilang curang, tapi kan kita bingung curangnya di mana?" ungkapnya.
Supaya kalian tahu, jelang pengumuman Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei, kubu Prabowo-Sandiaga terus membuat narasi pemilu curang dan bakal memobilisasi kekuatan massa atau people power.
Bahkan, dari mobilisasi people power itu pada 9-10 Mei di Bawaslu berbuntut panjang buat anggota Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana.
Sebagai salah satu inisiator --bareng Kivlan Zein--, Eggi kemudian ditetapkan jadi tersangka kasus makar. Malah setelah diperiksa, dia langsung ditangkap penyidik Keamanan Negara pada Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya.
Ide people power Amien ditentang partainya sendiri
Narasi people power yang digelorakan kubu Prabowo belakangan mulai kehilangan bentuk. Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais bahkan meminta jangan ada lagi penggunaan istilah people power. Lebih baik diganti saja dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Permintaan ini ditujukan kepada seluruh relawan pendukung maupun simpatisan pasangan capres 02. Ada alasan mengapa Amien jadi ngeri-ngeri sedap menggunakan lagi frasa itu.
Infografis. (Ilham/era.id)
Semua merujuk pada kasus yang menyeret politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana. Setelah orasi di depan rumah Prabowo menggaungkan people power, Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Eggi mengaku tak lagi percaya dengan segala tahapan pemilu. Makanya dia mendorong adanya people power.
"Saya ingatkan, Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power. Kita sekarang gunakan (istilah) gerakan kedaulatan rakyat," kata Amien dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Namun sayangnya ide people power atau kedaulatan rakyat yang digalakkan Amien tak termakan di partainya sendiri. Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan ikut serta dalam kegiatan yang inkonstitusional, dalam hal ini kegiatan penggerakan massa atau people power.
Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengatakan dalam pertemuan ketua umumnya, Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Jokowi pada acara buka puasa bersama, secara jelas meminta semua pihak untuk menunggu hasil resmi KPU RI pada tanggal 22 Mei 2019.
“Saya mereferensi pendapat saya kepada ketua umum. Beliau selalu mengatakan, bahwa kita tidak bisa ikut dalam kegiatan yang inkonstitusional,” katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Supaya kalian paham, Aktivis 1998 yang juga politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa angkat bicara mengenai gerakan people power yang digaungkan eks Ketua MPR Amien Rais. Amien, yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN, diminta mengajak partainya terlebih dulu sebelum menyerukan gerakan tersebut ke partai lain.
Desmond menilai, gerakan people power Amien Rais tidak akan terjadi. Bahkan, dia juga membandingkannya dengan people power yang terjadi pada tahun 1998.
Terkait hal ini, Bara mengatakan komando utama partainya ada pada Zulkifli Hasan selaku ketua umum. Kata dia, yang menentukan sikap PAN adalah pernyataan resmi dari ketua umum.
Bara juga menjelaskan, jika pihak lain tidak menyetujui apa pun hasil yang diumumkan komisi pemilihan umum (KPU) pada 22 Mei, ada jalur lain yang dapat ditempuh, namun bukan dengan kegiatan inkonstitusional.
