Tim Editor
Jakarta, era.id - Istilah people power sempat santer digaungkan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Amien Rais, khususnya. People power dalam versi Amien adalah ramai-ramai turun ke jalan untuk mengintervensi hasil pemilu. Entahlah, terjebak dengan istilah memang selalu menyebalkan. Dalam versi lain yang dituturkan Mahfud MD, people power sejatinya adalah pemilu itu sendiri.
Pandangan ini dituturkan Mahfud usai pertemuan tertutup sekitar satu jam lebih di kediaman presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bilang, dalam pertemuan itu mereka membahas suasana di tengah masyarakat pasca Pemilu 2019. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu soal gerakan people power.
Mengutip pernyataan Mega, Mahfud mengatakan, people power sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 17 April yang lalu, saat masyarakat Indonesia memilih presiden mereka.
"Istilah Bu Mega tadi, lakukan people power yang sesungguhnya. People power yang sesungguhnya itu rakyat memberikan suara ketika pemilu dan itu harus diikuti dengan penuh ksatria hasilnya. Kalau ada masalah, selesaikan secara hukum," ungkap Mahfud di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Gerakan ini menilai, bila tak ada gugatan ke MK, harusnya semua permasalahan terkait Pilpres 2019 bisa disudahi setelah tanggal 25 Mei. Sebab, berdasarkan peraturan, setiap paslon punya waktu selama tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK.
"Kalau tanggal 25 Mei dan jam 00.00 WIB itu tidak ada, berarti tanggal 26 sudah ada presiden baru yang siap dilantik kembali pada bulan Oktober," kata Mahfud.
Meski ada gejolak, Mahfud tetap yakin semua pihak bisa legawa menerima hasil yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang. "Kita optimis semuanya akan mengikuti mekanisme itu."
Supaya kalian tahu, Gerakan Suluh Kebangsaan ini diinisiasi oleh Mahfud MD bersama beberapa tokoh besar lainnya, seperti Frans Magnis Suseno, Aliyah Wahid, Romo Benny Sutrisno, dan tokoh lainnya.
Setelah melaksanakan pertemuan dengan Megawati, dan sederet Presiden RI lainnya seperti B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono serta beberapa tokoh agama, gerakan ini selanjutnya berencana bakal menemui Presiden Joko Widodo.
Istilah people power sejatinya sudah diganti dengan "kedaulatan rakyat". Amien sendiri yang mengganti istilah ini setelah people power banyak diterjemahkan sebagai tindakan makar.
