Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Evaluasi Pansel Pimpinan KPK

| 29 May 2019 16:35
Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Evaluasi Pansel Pimpinan KPK
Gedung KPK. (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Wadah Pegawai KPK meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK. 

Apalagi, sejumlah tokoh antikorupsi, akademisi kampus, dan koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi ini.

"Desakan tersebut memiliki argumentasi yang kuat mengingat terdapat persoalan pada komposisi anggota yang diduga memiliki persoalan terkait integritas, independensi, kapasitas dan keberpihakan pada pemberantasan korupsi," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Dia menambahkan, komisioner KPK merupakan jabatan yang sangat strategis dan penting dalam memberantas korupsi. Menurut Yudi, bakal sulit memilih pemimpin KPK yang berintegritas bila anggota panselnya saja punya catatan terkait integritas mereka. 

"Banyaknya kritik akan menjadi beban tersendiri bagi pansel pimpinan KPK dalam melaksanakan tugasnya," ungkap Yudi.

Selain meminta meninjau ulang pansel, Wadah Pegawai KPK juga meminta Presiden Jokowi membentuk pansel baru yang berintegritas, punya indepedensi, dan kapasitas serta rekam jejak yang jauh dari kontroversi dan bisa diterima publik.

Supaya kalian tahu, Presiden Jokowi menetap sembilan anggota Panitia Seleksi atau Pansel Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2019-2023 pada 17 Mei lalu.

Pansel ini bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023.

Pansel KPK tersebut diketuai oleh Yanti Ganarsih dan Indriyanto Senoadji sebagai wakilnya. Adapun tujuh anggotanya adalah Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Dirjen HAM Kemkumham, Mualim Abdi.

Satu nama yang dianggap bermasalah dalam Pansel KPK ini adalah Dirjen HAM Kemkumham, Mualim Abdi. Tercatat, pada saat mengajukan diri sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan pada 2014 lalu, Mualim diketahui melakukan plagiasi dalam penulisan makalah.

Enggak cuma itu, Mualim juga membuat heboh di tahun 2016 karena mengguggat sebuah laundry senilai ratusan juta rupiah lantaran jas yang dia laundry tak licin saat disetrika.

Tags : kpk
Rekomendasi