Request Minta MK Tolak Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi

Tim Editor

Konpres TKN (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Makhkamah Konstitusi (MK) menolak perbaikan berkas dan materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua TKN Arsul Sani bilang, argumentasi mereka mengajukan berkas gugatan tidak tepat karena aturan tersebut hanya ada pada proses sengketa pileg. 

"TKN ingin menyampaikan sikap agar MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon. Kenapa? Karena memang tidak diatur dalam dua Peraturan MK yakni Peraturan MK No 4 tahun 2018 dan No 1 tahun 2019," kata Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2019).

Arsul menjelaskan, MK membedakan tahapan untuk sengketa pileg dan pilpres setelah pendaftaran yang berakhir tanggal 24. Masa perbaikan hanya berlaku bagi caleg yang mengajukan sengketa masih bisa melakukan perbaikan.

"Tapi hal yang sama tidak ada untuk sengketa PHPU presiden dan wakil," ucap dia. 

Menurut Arsul, permohonan gugatan Prabowo-Sandi hanya ada pada materi gugatan yang diserahkan pada tanggal 24 Mei lalu. Kata dia, tidak boleh ada penambahan dalil atau materi permohonan dalam sengketa pilpres ini.

Argumentasi kedua, lanjut Arsul, yang namanya berperkara mesti mempertimbangkan asas fair trial. "Katakanlah nanti disampaikan keada kami tanggal 12, kami paling lambat harus mengajukan keterangan pihak terkait itu sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tgl 14, berarti kami punya waktu 3 hari yaitu tanggal 15 kami sudah mengajukan," ungkapnya. 

Jika MK tetap memperbolehkan Prabowo-Sandi menambahkan atau memperbaiki materi gugatan, maka hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

"Pasal 475 UU Pemilu dinyatakan bahwa tidak ada syaratan perbaikan, berbeda dengan pileg pada pasal 473 di sana bilang UU memberikan kesempatan perbaikan 3 kali 25 jam," tuturnya. 

Berdasarkan pada pasal inilah, lanjut Arsul, MK membuat peraturan tentang tahapan PMK 5 2018 dan revisi PMK 1 2019. Dalam tahapan, khusus untuk Pilpres tidak ada tahapan perbaikan. 

"Jika ada pandangan yang mengatakan bahwa pemohon dibolehkan untuk mengajukan perbaikan maka kita menyatakan itu bertentangan dengan UU 7 2017 dan Peraturan MK," imbuhnya. 


Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyerahkan perbaikan permohonan gugatan (Mery/era.id)

Meminta Putusan Sela

Tak hanya itu Arsul juga meminta MK untuk mengeluarkan putusan sela dan tidak melanjutkan proses permohonan gugatan kubu Prabowo-Sandiaga terhadap hasil pilpres. 

"Kami meminta agar MK juga membuat putusan sela memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan oleh Paslon 02 patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak," tambahnya.

Arsul bilang ada kemungkinan Bawaslu akan menjadi pihak terkait yang akan mengajukan keberatan terhadap materi permohonan BPN. Dia menilai, permohonan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga tak menyangkut selisih perhitungan suara dalam Pemilu.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan sebagian besar materi gugatan yang diajukan paslon 02 adalah sengketa proses dan bukan hasil pemilu. Melainkan berdasarkan konsultasi antara pansus DPR dengan MK dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu

"Karena sebagian besar yang diulas adalah terkait dengan sengketa proses, yang itu harusnya diajukan di Bawaslu, soal TSM (kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Kalau ada aspek pidananya, ke Gakkumdu. TKN tdak melihat bahwa sengketa yang diajukan itu muara materinya adalah perhitungan hasil pemungutan suara, karena itulah kami optimis," ucapnya. 

Dia menjelaskan, bukannya di MK tak boleh ada pembicaraan soal kecurangan TSM. Tetapi, harus menjelaskan juga pengaruhnya terhadap perhitungan suara, yang mengubah hasilnya. 

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: