Penolakan KPU Terkait Gugatan Sengketa Pilpres Prabowo-Sandiaga

Tim Editor

Pihak termohon KPU (Anto/era.id)

Jakarta, era.id - Majelis hakim konstitusi melanjutkan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 atau gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU), lewat kuasa hukumnya menyatakan sikap keberatan terhadap gugatan versi perbaikan yang diajukan tim hukum hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Perkenankan termohon menyampaikan beberapa hal, bahwa termohon menghormati MK memberikan kesempatan dengan memperbaiki permohonan. Bahwa jawaban selain bentuk penghormatan juga bentuk pertanggung jawaban publik sekaligus hak jawab pemohon yang tujukan pemohon secara terbuka," ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin di ruang sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

KPU mengatakan, argumen perbaikan yang dibawa-bawa tim hukum Prabowo-Sandi dianggap tidak relevan. Sehingga pihaknya menolak menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandi, karena merujuk pada PMK No 5/2018 dan PMK No 2/2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.

Terlebih pada saat tahun 2014 adanya Peraturan MK (PMK) yang mengatur perbaikan permohonan sudah tak lagi berlaku dengan dikeluarkannya PMK No 5/2018 sehingga perbaikan hanya untuk permohonan PHPU legislatif dan daerah. Oleh karena itu KPU meminta 
MK untuk menolak gugatan versi perbaikan karena sudah melewati batas waktu. 


Kuasa hukum KPU Ali Nurdin (Anto/era.id)

Ali menegaskan peraturan tersebut harus dipatuhi demi menjaga ketertiban umum, keadilan bagi semua pihak, dan kepastian hukum.

"Dalam perbaikan pemohon yang dibacakan pada 14 Juni 2019 memiliki perbedaan mendasar pada posita dan petitumnya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai permohonan baru. Sehingga meminta Mahkamah untuk menolak bundle perbaikan pemohon," ucap Ali Nurdin.

Selain itu menurut dia, permintaan Prabowo-Sandi kepada MK agar menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres dan Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak dapat diterima.

"Apabila pemohon memiliki bukti KPU curang dalam objek sengketa tentunya pemohon dari awal akan menguraikan dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten sampai nasional. Fakta ini juga membantah Prabowo-Sandi yang telah memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan 52 persen," kata Ali.

Perlu diketahui, Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam petitumnya memohon agar MK menyatakan perolehan suara yang benar yakni Jokowi- Ma'ruf Amin sebanyak 63.573.169 atau mendapat 48 persen suara dan Prabowo-Sandiaga dapat 68.650.239 suara dan menang 52 persen.

Penghitungan perolehan suara itu berbeda dari penghitungan perolehan suara KPU yang dilakukan berjenjang. KPU menetapkan perolehan suara pasangan capres dan cawapres Jokowi-Amin sebanyak 85.607.362 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi 68.650.239 suara. 
 

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: