"Menurut saya, ada 3 faktor yang menjadi potensi konflik pilkada serentak 2018, yakni pilkada serentak 2018 beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan pilpres 2019, pilkada serentak 2018 melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota, dan duplikasi tren konflik pilkada serentak 2017," ujar Ghopurn di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Atas dasar tersebut, lembaga yang berfokus pada konflik ini menggelar diskusi publik dengan mengundang beberapa tokoh seperti R. Siti Zuhro, Thamrin Amal Tomagola dan Lukman Edy.
Acara ini mengusung tema Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018. Acara tersebut dibuka secara simblolis oleh Ketua Umum KPU, Arif Budiman.
Arif mengatakan diskusi publik ini akan memberikan banyak masukan dan catatan, bukan hanya bagi publik secara umum, tetapi juga bagi KPU secara khusus.
"Kondisi konflik di 2018 potensinya akan sangat tinggi dan melibatkan banyak hal disini. Bahkan 197 juta pemilih diperkirakan untuk diperebutkan," kata Arif.
Arif berharap agar diskusi tersebut dapat menguraikan hal-hal yang seru, ia juga meminta masukan kepada KPU untuk kedepannya.