Penjara Macam Apa yang Bisa Hentikan Hobi Pelesiran Novanto?

Tim Editor

Ilustrasi (Ilham/era.id)

Jakarta, era.id - Pencuri uang negara dalam kasus e-KTP, Setya Novanto kembali terciduk pelesiran. Kata otoritas, Novanto kali ini menghadapi sanksi serius, yakni dipindahkan ke penjara yang identik dengan terpidana terorisme, Rutan Gunung Sindur di Bogor. Banyak pihak bereaksi. Ada yang mengecam sanksi ini, sementara yang lain merasa pesimis kebiasaan pelesiran Novanto bisa dihentikan.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Karya Produksi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum HAM (Kemenkum HAM), Junaedi mengatakan, penjagaan superketat Rutan Gunung Sindur akan betul-betul menyulitkan Novanto pelesiran seperti sebelumnya. Dengan alasan itu, Junaedi bahkan berani menjamin, pelesiran Novanto di Bandung beberapa hari lalu jadi kali terakhir Novanto bermain-main dengan aturan.

"Pastinya Gunung Sindur itu supermaksimum. Pengamanannya akan lebih ketat dan SOP-nya juga lebih ketat. Maka saya yakin pak Setnov tidak akan ke mana-mana seperti yang terjadi sebelumnya," kata Junaedi ditulis Antara, Senin (17/6/2019).

Firman Wijaya, kuasa hukum Novanto mengecam sanksi ini. Menurutnya, Lapas Sukamiskin adalah tempat yang paling tepat untuk Novanto. Menyatukan Novanto dengan terpidana terorisme, kata Firman adalah kekeliruan. Memindahkan Novanto ke penjara khusus terpidana terorisme berpotensi menggagalkan tujuan dari pembinaan terhadap Novanto: mengubah sikap dan pola pikir Novanto sebagai koruptor.

"Pemindahan Setnov ke Gunung Sindur kurang tepat, harusnya dia di Lapas Sukamiskin karena memang di sanalah lapas untuk narapidana tipikor ... Fungsi pemasyarakatan adalah reforming effect. Penempatan di Sukamiskin akan sejalan dengan perlakuannya. Tentu akan berbeda jika ditempatkan di lapas lain," tutur Firman ditulis BBC.

Meski Kemenkum HAM menjamin kebiasaan pelesiran Novanto akan berakhir dengan pemindahannya ke Rutan Gunung Sindur, nyatanya banyak masyarakat yang pesimis. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana bahkan mendesak Menkum HAM, Yasonna Laoly mundur dari jabatannya. Menurut Arief, evaluasi dan pembenahan besar-besaran harus dilakukan oleh pemerintah, sekalipun itu harus mencari pengganti dari Yasonna. "Yang jelas ini kacau lah. Harus betul-betul dievaluasi," katanya ditulis Detik.


Baca Juga : Dramaturgi Novanto dan Fredrich dalam Korupsi e-KTP


Di parlemen, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat bicara. Meski senada soal evaluasi dan menggali solusi, suara Bamsoet dan Arief sumbang soal desakan mundur kepada Yasonna. Menurut Bamsoet, lapas-lapas dan rutan sejatinya telah dibekali dengan aturan yang ketat. Sekarang, yang harus dilakukan otoritas adalah menegakkan peraturan itu tanpa pandang bulu. "Terlalu jauh, copot-mencopot itu kewenangan presiden," kata Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyerukan usulan agar napi korupsi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan harus segera dilakukan. Menurut Febri, pemerintah tak perlu membangun lapas baru, sebab masih banyak sel yang belum terisi dan dimanfaatkan di Lapas Nusakambangan.


"Di bulan Juni 2019 ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya, pertama, usulan nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan ... Untuk usulan napi korupsi yang akan dipindahkan ke Nusakambangan dan pembahasan lebih lanjut KPK dan Ditjen PAS semoga dapat segera direalisasikan," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK.

Menurut keterangan Junaedi, Novanto tak akan selamanya berada di Rutan Gunung Sindur. Keberadaan Novanto di Rutan Gunung Sindur akan bergantung pada hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap Novanto. "Jadi tidak selamanya ada di situ (Rutan Gunung Sindur)," kata Junaedi.

"Setelah apa hasil rekomendasinya nanti. Nanti akan ada intervensi program kepada beliau ... Paling dalam waktu bulan-bulan ini ada keputusannya. Sementara ini beliau masih menjalani pemeriksaan oleh tim," tambahnya.
 

 

Kronologi

Heboh soal pelesiran Novanto bermula dari beredarnya foto si bekas Ketua DPR di sebuah toko bangunan di kawasan Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Dalam foto itu, Novanto tampak mengenakan topi dan masker. Novanto terlihat bersama istrinya, Deisti Astriani Tagor, dan ditemani seorang laki-laki yang diduga pengawal pribadinya. Belum jelas apa alasan Novanto mendatangi toko bangunan itu.

Yang jelas, Kemenkum HAM telah memberikan keterangan. Lewat keterangan pers, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan, Ade Kusmanto menjelaskan, Novanto telah mendapat izin keluar lapas sejak Selasa (11/6). Dengan pengawalan petugas lapas dan kepolisian, Novanto keluar untuk memeriksakan kesehatan di RS Santosa Bandung. Berdasar keluhan sakit di tangan kirinya, Novanto kemudian menjalani rawat inap.


Baca Juga : Perlu 50 Jam untuk Baca Tuntutan Novanto
 

Menurut Ade, kaburnya Novanto dari kawalan petugas terjadi pada Jumat (14/6) pukul 14.22 WIB. Saat itu, dilaksanakan serah terima pengawalan di RS Santosa, dari petugas berinisial ke petugas atas nama S. Serah terima pengawalan itu didasari oleh surat perintah Kalapas bernomor W.11.PAS.PAS1.PK.01.04.02-4045. "Pukul 14.42 WIB Setnov keluar ruang perawatan menuju lift menggunakan kursi roda didampingi keluarganya dan meminta izin untuk menyelesaikan administrasi rawat inap di lantai 3 RS Santosa," ujar Ade.

Kemudian, pada 14.50 WIB, petugas S mengecek keberadaan Novanto di ruang administrasi. Di sana, ia tak menemukan Novanto. Pukul 17.43 WIB, Novanto kembali ke RS Santosa dan segera dibawa kembali ke Lapas Klas I Sukamiskin oleh petugas S. Keduanya tiba di lapas sekitar pukul 17.43 WIB. Berdasar kronologi itu, dapat disimpulkan bahwa pelesiran Novanto berlangsung sejak pukul 14.50 WIB hingga 17.43 WIB.


Bukan kali pertama

Sebelum pelesirannya di toko bangunan, Novanto sempat kepergok pelesiran di sebuah rumah makan khas minang di sekitar Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada April 2019 lalu. Saat itu, Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, Novanto memanfaatkan waktu berobat untuk mencari makan.

"Kami bentuk tim untuk melakukan pendalaman, kok bisa yang bersangkutan makan di rumah makan Padang. Ternyata, memang ingin makan bubur sekaligus angin-angin, itu sekaligus yang kami dapatkan informasi, jadi kelengkapannya (peristiwa) seperti itu. Jadi tidak tunggal," kata Sri Puguh ditulis Kompas.


Baca juga : Sel Mewah jadi Bukti Susahnya Koruptor Tinggalkan Kemewahan


Tak hanya pelesiran. Sepak terjang Novanto dari balik jeruji besi juga sempat disoroti setelah dirinya kepergok menempati sel palsu di Lapas Sukamiskin. Saat itu, Dirjen Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dalam sidak yang ditayangkan eksklusif program televisi Matanajwa, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam sel yang ditempati Novanto.

Najwa Shihab yang memandu acara mengungkap bahwa barang-barang yang berada di sel yang ditempati Novanto tak sesuai. Baju, perlengkapan mandi, serta peralatan makan yang ada di dalam sel terkesan tak sesuai dengan Novanto. Bahkan, sidak saat itu menemukan parfum perempuan di dalam sel. Belakangan, Yasonna Laoly mengonfirmasi bahwa sel yang ditempati Novanto saat itu bukan sel Novanto yang sebenarnya.




Infografik (era.id)

Tag: setya novanto korupsi bakamla korupsi e-ktp

Bagikan: