Kesaksian Said Didu Soal Jabatan Dewan Pengawas Syariah di BUMN

Tim Editor

Ilustrasi Said Didu (Twitter @saididu)

Jakarta, era.id - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, menjadi saksi fakta dari kubu Prabowo-Sandi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Said Didu jadi saksi ke-8 pihak Prabowo. Kesaksiannya berkaitan dengan status pencalonan Ma'ruf Amin sebagai cawapres yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Dalam penjelasannya ia menjabarkan definisi pemegang saham di UU BUMN dan anak perusahaan BUMN.

"Kita selalu dihadapkan yang mana pejabat BUMN karena tak ada istilah hukum apa pun," ungkap Said Didu dalam kesaksiannya di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu(19/6/2019).

Saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi pejabat BUMN. 

Karena ada kerancuan istilah 'pejabat' dalam UU BUMN dan UU Tipikor, sehingga dirinya selaku pelaksana menafsirkan bahwa jabatan yang masuk kategori 'pejabat' di BUMN adalah direksi, dewan pengawas dan komisaris.

"Direksi, dewan pengawas dan komisaris dimasukkan dalam kelompok pejabat BUMN. Mulai 2006, seluruh pejabat BUMN berkewajiban melaporkan LHKPN," ujarnya.


Infografik dari Ilham/era.id

Menurutnya sejak saat itu, petinggi dari anak perusahaan BUMN dianggap juga sebagai pejabat BUMN. Tak hanya dalam mengurus LHKPN, tetapi juga ketika petinggi anak usaha BUMN ingin berpolitik. Maka Said mengatakan mereka diharuskan mundur dari jabatannya. 

Ia mencontohkan petinggi anak usaha BUMN yang mundur karena ingin menjadi timses yakni Andi Arief dan Raden Pardede. Said juga mencontohkan Direktur Utama PT Semen Padang, Endang Irzal, yang juga mundur ketika ingin maju dalam Pilgub Sumatera Barat 2010. PT Semen Padang saat itu tercatat sebagai anak usaha Semen Gresik. 

"Begitu pula mantan Kapolri Jenderal Sutanto. Waktu dia menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina. Lalu ditinggalkan karena menjadi bagian dari timses SBY-Boediono," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah dipermasalahkan kubu Prabowo-Sandi karena dinilai sebagai pejabat BUMN. Sehingga mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu.

Kendati demikian, baik tim hukum Jokowi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

"Yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah," ujar tim hukum Jokowi membacakan jawaban atas gugatan hasil Pilpres kubu Prabowo, Selasa (17/6).

 

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: