Blak-blakan Pemerintah Kenapa Ibu Kota Harus Dipindah

Tim Editor

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam diskusi (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro blak-blakan mengungkap alasan pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke tempat yang baru. Ada banyak alasan Jakarta dianggap sudah tak mampu menjadi Ibu Kota.

Masalah klasik soal makin membludaknya penduduk di Pulau Jawa, khususnya wilayah metropolitan; Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Menurut Bambang, batas kota metropolitan kini merambah sampai ke wilayah Puncak dan Cianjur.

"Total penduduk di wilayah Jabodetabepunjur 33 juta orang. Jadi bayangkan, 33 juta orang tinggal di wilayah metropolitan dan itu terkonfirmasi. Karena 10 kota dengan penduduk terbesar di Indonesia, di mana lima adalah kota di wilayah Jabodetabekpunjur," kata Bambang dalam acara 'Dialog Nasional II: Pemindahan Ibu Kota Negara' di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Bambang bilang, Jakarta juga menjadi kota yang sangat padat penduduknya karena menjadi pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. "Semua orang berharap kalau mau dapat penghasilan terbaik, karir terbaik harus ke Jakarta," ungkap dia.

Daya tarik berbau ilusi ini yang bikin Jakarta semakin padat. Akhirnya menimbulkan bencana lingkungan seperti banjir, serta kerusakan lingkungan seperti tercemarnya air sungai. Menurut Bambang, kondisi air sungai di Jakarta hampir 96 persen tercemar. Tak hanya itu, kepadatan penduduk juga membuat Jakarta menjadi krisis air bersih. 

"Kita menyangka hidup kita di Jakarta selama ini baik-baik aja, terkait air, padahal kondisinya tidak seperti itu," tegasnya.


Meski survei TomTom sebut macet Jakarta menurun, tetap saja masih macet parah (Ilustrasi foto Anto/era.id)

Belum lagi soal kemacetan yang dinilai memberikan dampak kerugian bagi perekonomian. Berdasarkan catatannya, di tahun 2013, kemacetan menyumbangkan kerugian hingga Rp5 triliun. 

Dampak lingkungan lain juga disinggung. Seperti soal penurunan tanah di wilayah utara Jakarta serta kenaikan air laut. Merujuk segala hal tadi, ibu kota negara memang perlu dipindahkan ke daerah lain. 

Bekas Menteri Keuangan ini juga menjelaskan alasan pemerintah kemudian memindahkan ibu kota ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Alasannya karena Pulau Jawa sudah terlampau padat dan terlalu berat menanggung beban sebagai pusat dari Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota ke daerah lain di Pulau Jawa, diprediksi malah semakin mengancam stabilitas pangan. Mengingat lumbung padi nasional ataupun lumbung pangan ada di pulau ini. Sehingga, konversi lahan yang dilakukan secara terus menerus dinilai pemerintah bisa mengganggu stabilitas pangan.

"Pertumbuhan masyarakat dan ekonomi yang terus menerus, dikhawatirkan membuat konversi lahan subur, pertanian, pangan menjadi pabrik, perumahan, dan keperluan lain makin besar," jelas Bambang.

"Makin besar konversi lahan artinya makin besar pengaruhnya buat ketahanan pangan di Indonesia bukan hanya di Pulau Jawa," imbuhnya.


Beban kota ini sudah terlampau berat (Ilustrasi foto Anto/era.id)


Ibu Kota Baru demi wujudkan Indonesiasentris

Dalam dialog itu, Bambang menegaskan pembangunan ibu kota yang baru demi mewujudkan dan menggambarkan Indonesiasentris. Artinya, pembangunan enggak hanya terpusat di Pulau Jawa melainkan terpusat juga di wilayah Indonesia lainnya. 

"Inilah Indonesia yang menggambarkan identitas bangsa, kota yang cara pendekatannya dilakukan secara green, smart, beautiful, dan sustainable," jelas Bambang.

Berhubung Indonesia kini sudah masuk dalam negara yang tergabung dalam G20, kata Bambang, ibu kota yang baru ini bakal diatur sedemikian rupa secara modern dan berstandard internasional serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien.

Dia kembali menegaskan alasan dipilihnya Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota yang baru meski belum menjelaskan di kota mana. Bambang menilai, Kalimantan berada di posisi yang strategis. Apalagi, selama ini Kalimantan cukup aman dari bencana alam sebab tak ada gunung berapi di sana. Berbeda dengan Jakarta maupun Pulau Jawa secara keseluruhan.

"Kita putuskan di Kalimantan, risiko bencana paling kecil. Kita ingin ibu kota dekat dengan kota yang sudah existing sebelumnya," ungkap dia.

Ibu kota baru ini, disinggung Bambang, harus sudah memiliki sarana prasarana air dan listrik yang memadai. Tak hanya itu, keadaan sosial di ibu kota yang baru itu juga harus diperhatikan lebih. 

Sebab, menurut dia, nantinya ketika menjadi ibu kota baru maka akan ada arus urbanisasi yang terjadi. Sehingga pemerintah tengah memetakan, wilayah mana saja yang penduduknya terbuka dengan kedatangan para pendatang untuk mencegah konflik sosial. Pemerintah juga mau agar ibu kota yang baru ini tetap dekat dengan wilayah perairan.

"Indonesia negara maritim, tidak boleh jauh dari laut. Karena bagaimanapun Indonesia negara maritim," tutupnya.

Ilustrasi dari Ilham/era.id

 

Tag: ibu kota pindah

Bagikan: