Disarankan Jadi Oposisi kalau Mau Menang di Pemilu 2024

Tim Editor

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 01 Jokowi. (Twitter @pramonoanung)

Jakarta, era.id - Wacana pembentukan oposisi muncul setelah penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Oposisi ini diharapkan bisa mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menang pemilu.

Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, oposisi dibutuhkan untuk fungsi check and balance. Sebab, akan terasa ada yang kurang jika jalannya roda pemerintahan tak dilengkapi dengan oposisi. 

"Ya, (kalau tak ada opsisi) memang di satu sisi kekurangannya itu (tidak ada check and balance)," katanya kepada era.id di Graha Dua Rajawali LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (2/7/2019).

Kata dia, oposisi harusnya bisa menjadi pembanding pemerintahan. Ketika pemerintah memutuskan satu kebijakan maka oposisi bertugas melakukan kritik. Sebab, oposisi yang baik harusnya bisa beradu argumen soal alternatif kebijakan untuk rakyat.

Untuk 2019 ini, Rully menyarankan, partai koalisi Prabowo-Sandiaga seperti Partai Gerindra dan PKS, lebih baik berada di oposisi ketimbang masuk pemerintahan. 

Dengan begitu, Partai Gerindra-PKS bisa jadi seperti PDIP, yang jadi oposisi di pemerintahan periode 2004 dan 2009, lalu menang di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kemungkinan seperti ini juga akan terjadi pada Partai Gerindra dan PKS yang punya massa dengan loyalitas tinggi. Hal ini dilihat dari jumalh pemilih paslon 02 di Pilpres 2019. 


Ilustrasi Ilham/era.id

"Pemilih loyal yang anti terhadap pemerintahan Jokowi masih banyak. Buktinya pemilih Prabowo cukup tinggi," jelas Rully.

Tapi, akan beda cerita kalau Partai Gerindra dan PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Rully bilang, hal ini justru blunder karena mereka bisa kehilangan massa di Pemilu 2024.

"Kalau mereka (Gerindra-PKS) masuk ke pemerintah, nanti pemilih (mereka) jadi massa yang bias lagi. Karena ada anggapan, 'partai yang saya dukung atau partai yang mendukung paslon saya, toh, juga masuk ke Jokowi kok. Ini cuma pertarungan kepentingan saja'," ungkapnya.

"Jadi bisa saja mereka (Gerindra-PKS) leading di 2024 kalau tetap di oposisi," imbuh Rully.

Rully menambahkan, kalaupun menjadi oposisi, dua partai itu harus mampu memberikan alternatif kebijakan di parlemen. Bukan malah mengkritik atau malah menghambat kebijakan pemerintah dengan tujuan kepentingan sendiri.

"Di Amerika kan ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Ketika Republik memimpin ya oposisinya Demokrat. Mereka saling adu argumen dan keduanya punya kebijakan berbeda. Jadi masyarakat tinggal memilih," tutupnya.

Tag: jadi oposisi berkualitas

Bagikan: