Tim Editor
Sebagai partai baru, mereka langsung sesumbar dengan menyatakan diri sebagai oposisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat Pilkada Jakarta 2017, Anies didukung Partai Gerindra, PKS dan PAN.
"Kami tidak akan menjadi oposisi nyinyir, kami akan menjadi oposisi konstruktif," kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi kepada era.id, Jumat (12/7/2019).
Program yang bakal dikritisi PSI habis-habisan adalah soal bisnis prostitusi di Jakarta. Solusi yang mereka tawarkan untuk pengentasan prostitusi di Jakarta adalah dengan program pemberdayaan wanita.
"Kami PSI, partainya perempuan yang peduli hak perempuan lebih sepakat bila mengentaskan prostitusi dari dimensi sosial-ekonomi," ujarnya.
PSI sepakat dengan Anies, kalau prostitusi harus dihilangkan. Tapi, caranya tak bisa dengan proses hukum saja. Apalagi, para penjaja seks komersial kebanyakan masuk dunia ini karena faktor ekonomi.
Bagi mereka, proses hukum tak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi, hukuman untuk kasus seperti ini dijatuhkan untuk hanya kepada si penyedia jasa. Sedangkan pengguna jasa prostitusi, tidak bisa dijerat hukum.
"Kalau di negara maju, seperti di Skandinavia itu justru penyedia jasa enggak dihukum yang dihukum ada pengguna jasa prostitusi. Jadi kami melihat UU itu memang menghukum penjual, penjual ini bisa dalam artian si perempuan atau perantara tapi yang jelas di sini ada ketidakadilan gender, karena kami melihat perempuan di jalanan karena prostitusi itu mereka adalah kegagalan pemerataan ekonomi," ungkap Dedek.
Saat delapan kader PSI duduk di parlemen DKI Jakarta nanti, mereka akan berjuang untuk itu, membuat program pemberdayaan perempuan. Mereka sudah menyiapkan data untuk menjalankan program tersebut.
Hal baru yang akan dibawa PSI ke DPRD DKI Jakarta adalah mengedepankan transparansi. Dedek mengatakan, PSI ingin semua rapat yang biasa tertutup dan penuh lobi, dilakukan terbuka untuk umum agar bisa diawasi masyarakat.
"Jadi itulah warna baru yang akan kami bawa ke DPRD DKI Jakarta mendatang," tegasnya.
DPRD DKI Jakarta akan diisi oleh 106 anggota baru. Mereka akan dilantik Oktober 2019.
Sesuai dengan urutannya, PDI Perjuangan memperoleh 25 kursi. Kemudian, Partai Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, dan PAN 9 kursi. Selanjutnya, baru PSI yang memperoleh 8 kursi. Di bawah PSI ada Partai NasDem yang punya 7 kursi, Partai Golkar dengan 6 kursi, dan PKB 5 kursi, serta PPP 1 kursi.
