Tim Editor
Menanggapi adanya alokasi dana yang cukup besar untuk Kartu Prakerja ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yakin program baru andalan Jokowi-Ma'ruf saat kampanye ini bakal terlaksana dengan baik. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah sistem pelaksanaan dan teknisnya.
"Nanti yang butuh betul-betul diperbaiki adalah sistem eksekusi dan sistem pengawasan pelaksanaan secara teknis," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Ketua DPP PKB ini menilai, kartu ini bakal membantu lulusan SMA ataupun SMK yang belum mendapat pekerjaan. Dengan berbekal kartu ini, mereka yang belum mendapat pekerjaan bisa meng-upgrade kemampuan mereka lewat pelatihan yang telah disediakan pemerintah.
"Untuk masuk pelatihan itu menggunakan identitas Kartu Prakerja itu dan saya kira ini bagus, untuk menyiapkan para pekerja untuk memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada," ungkap Karding.
Anggota DPR RI ini berharap dengan adanya Kartu Prakerja ini, jumlah pengangguran bisa berkurang. Tak hanya itu, Karding menilai, dengan kartu ini nantinya para pengangguran bisa saja diberi insentif untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga mendapatkan pekerjaan.
"Bisa jadi Menteri Tenaga Kerja itu akan diatur, kalau selama dia belum dapat pekrjaan tetapi memang bersungguh-sungguh mengikuti skill, untuk mengikuti pelatihan, untuk sekedar bertahan hidup maka dia akan dibantu untuk kebutuhan sehari-hari mereka," ujarnya.
Kartu Prakerja ini, merupakan kartu sakti baru di era pemerintahan Jokowi ke depan. Selain kartu ini, di masa pemerintahan mendatang, Jokowi menjanjikan dua kartu lainnya yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Sembako Murah.
Untuk kartu Prakerja ini, Jokowi sebetulnya telah menjelaskan kalau nantinya para pemegang kartu bukan akan digaji. Tapi, hanya diberikan insentif dengan catatan peserta harus mengikuti program pelatihan kerja.
"Sehingga nanti dia bisa cepat, langsung dapat pekerjaan. Untuk yang belum bekerja juga akan diberikan insentif, honor," jelas Jokowi beberapa waktu lalu pada wartawan, di Jakarta.
Meski begitu, sampai saat ini Jokowi bersama jajaran menterinya belum menjelaskan bagaimana sistematis pemberian insentif atau honor tersebut kepada pemegang Kartu Prakerja ini.
