Tim Editor
Hal ini direspons oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Bidang Pembangunan, Bestari Barus. Dia bilang, seharusnya warga menengah ke atas tidak serakah dan mementingkan diri sendiri dengan mendaftar program DP 0 rupiah.
"Kalau yang itu (warga mampu) ambil saja apartemen yang bagus-bagus. Saya juga mengingatkan warga Jakarta untuk tidak serakah, untuk kemudian membeli rumah tersebut, mencicil rumah tersebut untuk kepentingan ekonomi ke depan," kata Bestari saat dihubungi, Senin (29/7/2019).
Yang Bestari khawatirkan, oknum pendaftar yang sebenarnya tidak begitu membutuhkan rumah DP 0 Rupiah ini untuk mencari untung dengan modus menyewakan kembali.
"Itu bisa disebut sebagai mafia. Jadi Pemda DKI harus memberantas mafia pembelian rumah DP 0 yang dilajukan oleh orang-orang berkemampuan tinggi," ungkap dia.
Karenanya, Bestari menyarankan inspektorat DKI beserta jajaran Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan investigasi tekait keberadaan mafia-mafia yang menjadi calo pembelian rumah dp 0 untuk diperdagangkan suatu saat nanti.
Sebelumnya, setidaknya ratusan pendaftar telah lolos verifikasi persyaratan administrasi hadir memenuhi undangan dan mengajukan formulir permohonan KPR DP 0 Rupiah di lokasi Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur.
Para pendaftar datang membawa mobil (Istimewa)
Pada pendaftaran November 2018 lalu, telah mendaftar sebanyak 2.359 orang. Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi dokumen oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1.790 orang yang memenuhi kriteria, untuk tahap selanjutnya.
Pendaftar yang diundang karena telah lolos seleksi dan verifikasi, memiliki waktu selama sepuluh hari dari Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu 4 Agustus 2019 untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP 0 rupiah ke Bank DKI.
Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan membeberkan adanya peminat yang sebenarnya berasal dari kalangan menengah atas. Hal ini diketahui berdasarkan proses seleksi.
"Ada pendaftar yang memiliki kendaraan seperti Alphard, ada beberapa orang yang memiliki kendaraan Toyota Alphard, terus juga yang teridentifikasi memiliki kendaraan Porsche, kemudian ada juga pendaftar yang memiliki motor tapi motornya Harley Davidson, sehingga itu yang tidak lolos seleksi administrasi," ungkap Dzikran.
