Tim Editor
Jakarta, era.id - Ketiadaan nahkoda baru di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) disebut-sebut sebagai penyebab kekisruhan di dalam perusahaan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan, PLN harus segera berbenah. Bukan apa-apa, PLN memiliki tanggung jawab besar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diamanatkan mengelola energi bagi masyarakat.
“Pak Dirut ada masalah, ganti Plt. Beberapa lama ganti lagi Plt baru. Kayak apa ini? Enggak boleh seperti ini,” tuturnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Lebih lanjut, Kurtubi mengatakan, sebagai BUMN khusus, seharusnya direksi PLN tak bisa dikendalikan dan dirombak sewaktu-waktu oleh Menteri BUMN.
“PLN ini adalah pelaksana dari pasal 33 sama dengan Pertamina beda dengan BUMN yang lain. Ini pelaksana pasal 33 langsung, jadi enggak boleh PLN disamakan dengan BUMN yang lain,” tegasnya.
Politikus NasDem ini juga meminta agar kompensasi yang diberikan PLN sesuai dengan aturan hukum dan tak boleh merugikan masyarakat. Bayangkan, selama hampir dua hari, masyarakat dirugikan dengan pemadaman listrik yang masif di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.
“Mudah-mudahan ada solusi yang adil, menguntungkan sehingga rakyat yang menderita itu memperoleh haknya sedangkan PLN bisa membayar kewajibannya,” jelasnya.
Seperti diketahui, mati listrik terjadi di wilayah Jabodetabek. Sebabnya, sejumlah gangguan melanda beberapa pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin di Cilegon.
Tak hanya gangguan terhadap sejumlah pembangkit listrik, gangguan transmisi sutet 500 kilovolt juga mengkibatkan pemadaman di sejumlah area seperti Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.
Tak hanya gangguan terhadap sejumlah pembangkit listrik, gangguan transmisi sutet 500 kilovolt juga mengkibatkan pemadaman di sejumlah area seperti Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor.
