DKI Gelontorkan Rp3,2 Triliun untuk Integrasikan Seluruh Angkutan Umum

Program Jak Lingko sebenarnya sudah diterapkan oleh Anies. Namun, memang sistem pembayaran berbagai angkutan umum serta TransJakarta, dengan biaya Rp5.000 dalam durasi 3 jam tersebut belum diterapkan di seluruh trayek. 

Pemprov bakal mengucurkan Rp3,2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan, baik membeli layanan dari operator dan juga untuk alokasi operasional sekitar 50 persen dari total jumlah tersebut.

"Oleh sebab itu kami menganggarkan lebih kurang Rp3,2 triliun, untuk tahun 2019 dan kami berharap bahwa dengan pola ini, maka seluruh layanan angkutan umum target kami 2020 dapat mencakup coverage areanya 90 persen di Jakarta," ungkap dia. 

Dana public service obligation (PSO) ini meningkat sepuluh kali lipat dari tahu 2011 yang hanya sebesar Rp333 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, Pemprov DKI Jakarta ingin mendukung agar warga terinsentif, dengan naik angkutan umum massal yang terintegerasi dengan Transjakarta. 

Dirut Transjakarta Agung Wicaksono. (Diah/era.id)

"Kita tidak melihatnya sebagai sebuah subsidi, di mana pemerintah menalangi biaya penyelenggaraan transportasi umum. Ini adalah bentuk pemerintah Pemprov DKI Jakarta membiayai para pelanggan," kata Dirut Transjakarta Agung Wicaksono. 

Untuk mendukung program tersebut, pemprov DKI mencoba menyusun business plan, mulai dari aspek ketersediaan armada, operator eksisting, kemudian menjamin bahwa standar pelayanan minimum itu diterima oleh masyarakat. 

"Dalam kontrak layanan angkutan umum (Jak Lingko) ini, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh operator, itu akan dihitung biaya per kilometernya. Kemudian dibayar oleh pemerintah, tentu ditambah dengan keuntungan yang wajar," tutup dia.