Tim Editor
Lima komisi ini memiliki tugas yang berbeda. Ketua Steering Committee Kongres Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Komisi I membahas hal yang berkaitan dengan bidang ideologi dan trisakti.
Selanjutnya, Komisi II yang berkaitan dengan bidang politik dan legislasi.
"Baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan. Agar semuanya menjadi garis ideologi partai," Ketua Steering Committee Kongres Djarot Saeful Hidayat kepada wartawan di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019).
Kemudian, Komisi III yang berkaitan dengan kebudayaan dan jadi fokus dalam kongres ini. Komisi ini bakal merumuskan sejumlah rekomendasi terkait kebudayaan Indonesia. "Strategi kebudayaan kita seperti apa. Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," ungkapnya.
Lalu, Komisi IV yang bakal membahas soal kesiapan PDIP menyambut pemilu. Apalagi, yang terdekat PDIP bakal menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Di Pilkada 2020, PDIP menarget kemenangan 60 persen dari total 270 daerah pelaksanaannya.
Terakhir, kata Djarot, adalah Komisi V yang bakal bertanggung jawab membahas tata kelola partai. Menurut Djarot, tata kelola partai ini bakal mengikuti perkembangan zaman yang sudah masuk ke era digitalisasi.
Kata dia, PDIP sadar 2024 harusnya menjadi puncak regenerasi secara menyeluruh. Apalagi, di tahun itu, PDIP memprediksi bakal ada 70 persen pemilih muda. Sehingga, partai berlambang banteng ini harus mampu beradaptasi menjadi partai yang modern dengan cara menyediakan konten untuk anak muda.
"Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai yang modern yang memberikan konten untuk anak muda kita. Tentang arah perjuangan bangsa ini. Kemudian ada dua sub komisi. Komisi rehabilitasi dan sub kedua tentang kepala daerah," ujar dia.
Selain ada 5 Komisi, Djarot menerangka, akan ada 2 Sub Komisi tambahan di dalam kongres ini.
Sub Komisi I bertugas membahas rehabilitas kader. Maksudnya, jika ada kader yang melakukan kesalahan fatal kemudian dicopot maka lewat sub komisi ini, kader tersebut bisa membela diri dan dipertimbangkan kesalahannya.
Tapi, rehabilitasi ini tidak berlaku untuk kadernya yang melakukan tindak korupsi atau melakukan tindak pelecehan terhadap simbol partai.
Serta Sub Komisi II, yang bertugas membahas kepala daerah. Tujuannya agar kepala daerah makin tajam membuat program yang sesuai dengan sikap partai dan membuat anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami ingin mendorong kepala daerah bisa bekerjasama antar daerah," tutupnya.
