Tim Editor
Namun, siapa yang bisa memastikan hal itu? Sebab, wacana Risma jadi menteri ada di ranah prerogatif Presiden Jokowi dan restu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP.
"Menteri itu kan Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua PDIP Ibu Megawati. Nanti tinggal lihat pembicaraan nanti," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Meski begitu, Hasto menilai Risma memiliki kerja yang baik, sesuai dengan penilian masyarakat dan Megawati. Rapor inilah yang menjadi dasar Megawati menunjuk Risma jadi ketua DPP PDIP.
"Penilaian masyarakat kan bagus di Surabaya, Ibu Mega juga menilai Ibu Risma bagus di Surabaya. Maka beliau diangkat di DPP bidang Kebudayaan," ungkapnya.
Risma hanya tertawa ketika ditanya soal jabatan menteri padanya. Dia membantah jika dirinya sudah ditawari jadi menteri baik oleh PDIP maupun secara langsung oleh Jokowi.
"Belum, belum, siapa yang nawarin?" kata dia sambil tersenyum saat ditanya wartawan di Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Dia memilih fokus dengan jabatannya yang bakal habis pada 2020. "Aku kan masih belum selesai jadi wali kota. Jadi saya harus selesaikan dulu ya jadi wali kota," ungkap dia.
"Karena apapun lah, meskipun tinggal 2 persen kemiskinan, aku bisa nurunkan. Tapi kan ndak bisa kemudian aku tinggalkan itu. Jadi biar selesaikan dulu," imbuhnya.
Meski jabatannya akan berakhir pada 2020, bukan berarti dia siap jadi menteri. Dia mengatakan, tidak pernah meminta jabatan apapun kepada siapapun.
"Bukan begitu. Aku tidak tahu. Karena aku tidak pernah minta jabatan itu. Menurut aku di agamaku tidak boleh, " tambahnya.
