Pengumuman Ibu Kota Baru yang Dibantah Jokowi

Tim Editor

Presiden Jokowi (Foto: Twitter @jokowi)

Jakarta, era.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil menyatakan, lokasi ibu kota negara baru berada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, pernyataan ini dibantah Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian dan belum memastikan lokasi pemindahan ibu kota.

"Masih tunggu satu, dua kajian," ujar Jokowi di Istana Bogor, kemarin.  

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," tuturnya.

Saat pidato kenegaraannya, di acara sidang bersama DPD dan DPR di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8), Jokowi menyampaikan ibu kota negara akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Namun, dia tidak menyatakan lokasi persisnya.

"Dengan memohon rida Allah, dengan meminta izin kepada DPR yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.

Pada Mei tahun ini, Presiden Joko Widodo pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019, yaitu Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Kunjungan ini disebut-sebut sebagai peninjauan Jokowi untuk lokasi pemindahan ibu kota.

Pemerintah menganggarkan 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp446 triliun untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya. Pembangunan akan dimulai sejak 2021.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah butuh lahan seluas 3..000 hektare di tahap pertama untuk dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.

"Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu hektare, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," kata Sofyan, kemarin.




Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemindahan ibu kota ini perlu dilakukan kajian mendalam, terutama tentang waktunya, dan urgensinya pada saat ini.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, perlu juga mengkalkulasikan SDM, sumber daya alam, dan infrastruktur sebelum memindah ibu kota.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Dia menilai, pemindahan ibu kota perlu dibahas di DPR secara komprehensif dan holistik sebelum disetujui. 

Lebih jauh, politikus Partai Demokrat ini menilai, saat ini yang urgen adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat, ketimbang membangun ibu kota baru.

Tag: ibu kota pindah jokowi

Bagikan: