Tim Editor
"Kita membutuhkan strategi baru dalam bernegara, harus lebih cepat. Sehingga dengan ini saya mengajak dalam membuat regulasi kecepatan sangat kita perlukan," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
"Kecepatan dalam membuat peraturan diperlukan, setiap regulasi diharapkan dapat dipercepat. Tapi mohon maaf sistem yang kita belum berubah dari Orde Baru sampai sekarang pembuatan UU sangat bertele-tele," tutur Jokowi.
Dia mengatakan itu dalam pembukaan acara orientasi kebangsaan kepada anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024. Acara yang digagas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), digelar selama lima hari di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Jokowi menambahkan, pembuatan regulasi di Indonesia masih menggunakan pola lama yang memakan waktu. Karena itu, perlu dievaluasi agar pembuatan aturan di Indonesia bisa lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan membuat UU.
"Buat DIM dulu. Kemudian pembahasan dua kali masa sidang, lalu ada kunker. Ada studi banding dalam dan luar negeri. Gimana kita mau cepat, kalau ini masih kita teruskan?" tegasnya.
"Kita sekarang ini butuh deregulasi besar-besaran penyederhanaan regulasi," lanjutnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta aturan di parlemen terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) dapat dievaluasi. Tujuannya agar RUU yang belum selesai dapat dilimpahkan kepada DPR RI periode selanjutnya.
"Yang saya tahu, (RUU) ini enggak bisa. Mestinya (bisa karena) yang bertanggung jawab kan lembaganya. Sehingga bisa diteruskan periode yang selanjutnya, agar kita tidak kehilangan waktu," ucapnya.
Jokowi sempat menyidir gaji anggota DPR, saat membahas masalah anggaran yang juga dianggap sangat memakan waktu.
"Mohon maaf sekarang urusan income pendapatan anggota DPR sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Bener enggak?” tanya dia.
Hal ini ramai-ramai dibantah anggota DPR yang hadir di ruangan. Mereka menegaskan, bahwa apa yang dikatakan Jokowi tidak benar.
"Kalau keliru nanti saya hitung lagi, mestinya ini benar," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo berpidato Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Mery/era.id)
Sementara itu, Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo mengatakan, acara orientasi ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai prasyarat mutlak yang harus dipegang oleh setiap anggota DPR dan DPD.
Acara orientasi ini digelar selama lima hari yang terbagi menjadi lima gelombang. Dari seluruh peserta total 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Dengan perincian 128 orang (PDIP), 85 orang (Golkar), 78 orang (Gerindra), 59 orang (Nasdem), 58 orang (PKB), 54 orang (Demokrat), 50 orang (PKS), 44 orang (PAN), dan 19 orang (PPP).
Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
