Tim Editor
Hanya saja, Cak Imin tidak memasukkan nama kedua mantan Sekjennya yaitu Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy di susunan struktural. Padahal, keduanya bukan berstatus kader biasa. Mereka ini adalah Ketua DPP PKB dalam pengurus yang lama dan berkontribusi penuh dalam tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 kemarin.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menduga, dibuangnya Lukman dan Karding dari jajaran pengurus DPP PKB periode 2019-2024 karena Cak Imin menganggap mereka adalah rival. Sebagai duri dalam daging, dua anak buahnya itu harus disingkirkan dari kepengurusan partai.
Tak hanya itu, Ujang juga menduga ada sakit hati yang mungkin saja dialami Cak Imin. Buktinya, partai pun tidak mengundang Lukman Edy dan Karding ke acara Muktamar V di Bali meski belakangan dibantah oleh Steering Comittee, Ida Fauziyah.
Kekesalan itu, kata dia, tak berhenti di sana. Sebab, beragam cara masih dilakukan oleh Cak Imin untuk menyingkirkan keduanya.
"Lalu dilanjutkan dengan tidak menjadikan keduanya sebagai pengurus DPP PKB," kata dia saat dihubungi era.id lewat pesan singkat, Senin (26/8/2019).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menilai, langkah yang diambil Cak Imin atau yang sekarang menggunakan nama baru sebagai Gus AMI (Ahmad Muhaimin Iskandar) ini sebenarnya cuma demi menyingkirkan Karding cs.
"Cak Imin ingin menggusur orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya," ungkapnya.
Terkait masalah undangan Muktamar, sebelumnya Lukman menduga, dia dan Karding tidak diundang karena Cak Imin punya dendam. Dendam ini diduga, karena dia dan Karding gagal membuat keponakan Gus Dur ini menjadi calon wakil presiden.
"Yang dikembangkan masih narasi tidak puas di Pilpres 2019. Kok sepertinya masih ada dendam pascapilpres," kata dia pekan lalu.
Sehingga, berdasarkan pernyataan Lukman, Ujang berpendapat dengan mengeluarkan kedua orang tersebut dari jabatan struktural maka tak akan ada yang menghalangi Cak Imin untuk maju pada posisi yang sama di tahun 2024 mendatang.
"Sepertinya begitu, agar tidak ada halangan lagi di internal PKB supaya Cak Imin bisa maju di tahun 2024," jelas Ujang.
Sebelumnya, Wakil Ketua PKB Ida Fauziyah menegaskan alasan Lukman dan Karding tak lagi mendapat jabatan di DPP PKB periode 2019-2024. Menurut dia, Lukman dan Karding tak mau menandatangani surat kepatuhan terhadap mandataris utama Muktamar V PKB yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Lukman pun membenarkan hal tersebut. Kepada era.id, dia mengaku ogah menandatangani surat tersebut karena merasa hal yang diputuskan dari acara lima tahunan tersebut tidak sesuai.
"Alasannya enggak cocok saja dengan konsep 5 tahun ke depan pascamuktamar di Bali," tegas Lukman.
"Pesan dibroadcast saja di group, siapa yang ingin masuk kepengurusan supaya mengirimkan surat kesediaan sebelum diseleksi oleh Ketum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin)," jelas dia yang kemudian mengirimkan surat yang dimaksud.
Ke depan, mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dirinya bakal tetap berada di partai yang telah membesarkannya meski tak mendapat jabatan apapun di partai.
Kesempatan ini, kata Lukman, bakal digunakan untuk memberikan kritik dan koreksi terhadap kebijakan partai yang merugikan. Apalagi, Lukman mengatakan selama ini tidak ada yang berani yang melakukan kritik terhadap kebijakan Cak Imin.
"Fungsi ini yang selama 10 tahun tidak berjalan sama sekali. Di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum. Lima tahun ke depan saya akan menjalankan fungsi kritik konstruktif kepada pengurus DPP," tutupnya.
