Dinginkan Pilkada, Polri Bentuk Satgas Nusantara

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Untuk menciptakan suasana kondusif memasuki Pilkada serentak 2018, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Satgas tersebut dibentuk guna mengantisipasi kerawaan dalam Pilkada, misalnya terkait netralitas penyelenggara, ancaman merebaknya isu SARA, hingga politik uang dan ujaran kebencian.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Satgas ini akan merangkul tokoh masyarakat dan agama guna mengantisipasi segala hal yang akan terjadi di saat Pilkada nanti. 

"Jadi gini, Satgas Nusantara adalah salah satu tugasnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan pendinginan atau mendinginkan suasana," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Gedung Promoter, Jumat (19/1/2018).

Dia juga berharap, para tokoh agama, masyarakat maupun adat bisa memberikan pernyataan yang menyejukan yang disampaikan kepada khalayak, sehingga tidak memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.

"Makanya kita perlu juga tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Kita akan bekerja sama dengan seluruh potensi masyarakat, stakeholder yang terkait," jelas dia.

Polri juga melihat ada beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi rawan. Sehingga diperlukan adanya Satgas untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kita lihat, saat ini masih ada beberapa yang ditenggarai menjadi daerah yang rawan. Tapi nanti akan kita lihat lagi dan analisis lagi ketika KPU sudah menentukan calon-calon itu," pungkas dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada terdapat beberapa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dan sedang. Tiga provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi adalah Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sementara tiga kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi berada di Papua, yakni Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), dan Kabupaten Jayawijaya (3,40).

Adapun tiga provinsi dengan indeks kerawanan berbasis politik identitas tertinggi adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian tiga kabupaten dengan indeks kerawanan berbasis politik identitas tertinggi yakni Tabalong, Kolaka, dan Konawe.

Tag: pilkada 2018 polri

Bagikan: