Pengemudi Angkutan Barang Ikut Protes Ganjil-Genap Jakarta

Tim Editor

Demo supir angkutan barang di depan Balai kota (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) berorasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengkritisi kebijakan sistem ganjil genap yang diperluas.

"Jakarta merupakan kota bisnis atau kota jasa sehingga kelancaran dan kecepatan dalam distribusu barang sangat perlu untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha," kata Kordinator APABI, Rusli Sudin di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kata Rusli, perluasan sistem ganjil genap menyengsarakan para pengemudi angkutan barang yang beroperasi di wilayah Jakarta. "Penerapan ganjil genap akan semakin sulit mencari nafkah untuk keluarga," tuturnya. 

Dengan begitu, lanjut dia, APABI menolak pengoperasian sistem kendaraan berpelat nomor genap melintas pada tanggal genap dan kendaraan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas tanggal ganjil untuk kendaraan angkutan barang. 

"Mobil angkutan barang merupakan ujung tombak distribusi barang dan menghambat distribusi barang berarti menyusahkan para pengemudi dan masyarakat," tutupnya. 



Beberapa peserta aksi membawa kendaraan angkutan mereka, diparkir berjejer di depan Balai Kota. Hal ini menimbulkan kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Petugas lalu lintas tampak mengatur kendaraan yang melewati sisa lajur yang dipakai para peserta demo. 

Saat ini, perapan sistem ganjil-genap dalam tahap uji coba sampai 6 September. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga belum memutuskan apakah kendaraan roda empat berbasis aplikasi dapat bebas dari kebijakan sistem ganjil-genap. Selain itu, pergub mengenai kebjakan perluasan ganjil-genap ini pun belum juga dirampungkan. 

Dalam aksi unjuk rasa pada Senin (19/18) lalu, para pengemudi taksi online menuntut Anies mengizinkan mereka beroperasi dalam ganjil-genap. Namun mereka menolak sistem penandaan dengan mengubah Tanda Nomer Kendaraaan Bermotor (TNKB) menjadi plat kuning.

Mereka lebih setuju pembubuhan stiker khusus kepada taksi online yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118/2018. HaI ini diusulkan untuk menghindari penyalahgunaan stiker oleh pihak -pihak yang tidak berkepentingan. 
 

Tag: balai kota pemprov dki jakarta kebijakan ganjil-genap

Bagikan: