Tim Editor
"Jelas Benny Wenda itu (Berperan). Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak bener. Itu yang dia lakukan di Australia-lah, di Inggris-lah," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Mantan Panglima TNI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut, Benny bekerja dengan menggunakan instrumen politik. Untuk melawan strategi itu, pemerintah sudah mempersiapkan pendekatan politik termasuk diplomasi yang saat ini sedang dilakukan.
"Enggak bisa dengan pendekatan militer. Ini juga lebih politik karena dia bergerak di front politik," jelas dia.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga menyatakan hal yang sama. Dia membenarkan ada peran Benny dalam kerusuhan yang terjadi Papua dan Papua Barat.
"Saya kira benar Benny Wenda adalah bagian dari konspirasi untuk masalah ini," tegas Wiranto dalam konferensi pers di media center Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Wiranto kemudian menjelaskan peran serta Benny dalam kerusuhan ini. Dia bilang, Benny sejak dulu memang sering melakukan propaganda dengan informasi palsu. Dia bilang, beberapa informasi yang disampaikan Benny di luar negeri adalah soal Papua dan Papua Barat yang selalu menjadi anak tiri di negeri sendiri.
"Seakan-akan Indonesia tidak mengurus Papua dan Papua Barat, seakan-akan kita menelantarkan di sana, seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari. Penyiksaan, pembunuhan, tetapi itu semua kan tidak mungkin," tegas dia.
Wiranto juga meminta, bersama pemerintah, masyarakat mau bergerak melawan hoaks yang disampaikan oleh pihak Benny Wenda terkait keadaan di Papua. Apalagi, pemerintahan Jokowi dinilai telah memberikan perhatian lebih kepada Bumi Cendrawasih saat ini.
Hal ini, kata mantan Pangab era Presiden Soeharto sudah terbukti dengan adanya pembangunan secara merata di wilayah Papua dan Papua Barat tersebut dengan menyebut anggaran sebesar Rp90 triliun.
"Sedang pemasukan daerah pusat Rp26 triliun berarti kan ada subsidi yang besar di sana. Mana mungkin ditelantarkan, tidak mungkin," jelasnya.
Benny Wenda merupakan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat. Dia pernah didakwa atas tuduhan mengerahkan massa untuk membakar kantor polisi di tahun 2002.
Saat itu, Benny kemudian kabur dari penjara di tengah proses sidang. Dia mendapat suaka politik dari Inggris pada tahun 2003 dan mengaku bakal pulang dan memimpin Papua untuk menjalankan agenda referendum.
