Tim Editor
Belakangan, perumahan Klapa Village dikaitkan dengan Apartemen Pondok Kelapa Village (PKV) yang pembangunannya mangkrak. Itu diketahui dari media sosial. Ada warganet yang bilang, Klapa Village merupakan jelmaan PKV.
Salah satunya seperti yang ditulis oleh Luki Febrianti dalam akunnya twitter @lalalalucki. Dia menyebut, pembangunan Klapa Village berada di lokasi yang sama dengan PKV.
"Pak, ini 'bungkusan' aja yang baru. Proyek ini sudah dari 2015. #PondokKelapaVillage sebelum diklaim berhasil bikin #rumahdp0, balikin dulu uang kami yang sudah nyicil dari 2015" tulis Luki diakunnya.
"Ini juga pertanyaan saya dan juga beberapa rekan di grup WA korban #PondokKelapaVillage. Sebelum diklaim berhasil bikin #rumahdp0, coba bantu balikin dulu uang kami yang sudah nyicil bahkan ada yang sudah sampai lunas," lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan membantah Klapa Village sama dengan PKV. Dia memastikan lahan yang digunakan untuk pembangunan Klapa Village bukanlah lahan mangkrak.
"Bukan lahan mangkrak, bahkan lahannya berbeda, berbeda itu," kata Yoory dalam pernyataan tertulis yang dikirim lewat WhatsApp, Sabtu (20/1/2018).
PSJ punya lahan di Pondok Kelapa seluas 2,9 hektare. Sekitar 1,5 hektarenya, merupakan lahan yang dikerjasamakan dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (PT GUT). Namun, garapan PT GUT tadi tak kunjung terjadi.
"Mereka masih belum melaksanakan pembangunannya sampai saat ini," ujar Yoory.
Nah, Yoory menerangkan, sisa tanah seluas 1,4 hektare itu lah yang digunakan PSJ untuk membangun rumah DP nol rupiah. Letaknya persis di sebelah lahan mangkrak yang dikerjakan PT GUT.
"Jadi ini bukan lahan PT GUT yang mangkrak, lahan 1,5 hektare mereka masih belum dikerjakan," sambung Yoory.
Di lahan seluas 1,4 hektare tadi, nanti akan dibangun dua tower untuk perumahan DP nol rupiah. Namun, untuk langkah awal, PSJ akan membangun satu tower terlebih dulu.
Tower itu akan dibangun 20 lantai dengan total 703 unit. 513 unit di antaranya bertipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk tipe 36 dengan dua kamar adalah Rp 320 juta, sementara tipe 21 seharga Rp 185 juta dengan satu kamar.
Hunian vertikal tersebut akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau yang biasa dikenal dengan KPR Bersubsidi. Di mana nantinya DP 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah dan bunga 5 persen selama 20 tahun rencananya ditanggung oleh Bank DKI.
Hal itu dilakukan guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen atau dalam hal ini warga Jakarta yang belum memiliki hunian namun sudah berkeluarga.
Adapun saat ini tersisa satu tower lagi untuk pembangunan DP nol rupiah. Ditargetkan pembangunan tower tersebut akan selesai pada pertengahan 2019.
Sebelumnya, bantahan soal lahan mangkrak yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk rumah DP nol rupiah juga dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Anies bilang bahwa lahan PSJ dan PT GUT berbeda.
"Beda itu beda, tempatnya bukan yang itu," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jum'at (19/1/2018).
"Ada kok keterangan persnya dari Direktur Utama Sarana Jaya," lanjutnya.
