Tim Editor
“Your Files is Mine”, tertulis dalam situs Kemendagri saat diakses Minggu malam (22/9). Di bawah tulisan tersebut, peretas menampilkan gambar nisan warna hitam bertulis: RIP KPK.
Di bawah gambar, sang peretas menuliskan protes keras kepada seseorang yang ia sebut pemimpin boneka, mereka yang digaji rakyat namun secara ironi tak berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga memprotes sikap pemerintah yang kerap membatasi kebebasan berpendapat dengan ancaman-ancaman pidana.
Pada bagian teratas, peretas menyebut identitasnya sebagai Security007. Banyak pihak yakin peretasan dilakukan sebagai aksi menolak UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak dirumuskan, UU ini bermasalah karena dianggap berisi unsur-unsur yang dapat melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
Tangkapan layar peretasan
Ahli digital forensik, Ruby Alamsyah menuturkan kepada Kompas bahwa peretasan dilakukan dengan teknik web defacement. Teknik ini biasanya tidak ditujukan untuk merusak sistem, melainkan untuk menunjukkan sikap peretas terhadap sebuah isu.
“Biasanya kalau web defacement tidak melakukan perusakan sistem, namun lebih kepada pernyataan pendapat dan pembuktian individu atau kelompok peretas tertentu agar dapat dikenal publik,” kata Ruby, dikutip Senin (23/9/2019).
Dalam dunia teknologi informasi, aksi peretasan macam yang dilakukan Security007 dikenal sebagai hacktivism. Buku “Crime and the Internet” yang ditulis David Wall (2001), menjelaskan awal kemunculan konsep hacktivism di tahun 1990-an.
Saat itu bermunculan hacker --disebut hacktivist-- yang menggunakan dunia maya sebagai podium untuk memprotes kebijakan-kebijakan politik. Hacktivism sendiri berasal dari kata hack dan activism.
Merujuk dua kata itu, hacktivism dimaknai sebagai segala aksi demonstrasi di dunia maya dengan menggunakan teknik hacking. Ciri teknis yang biasa digunakan dalam hacktivism adalah geo-bombing, Ddos, website mirroring, serta website defacement.
The fifht estate
Tahu bagaimana sepak terjang Wikileaks? Atau pernah menonton film The Fifth Estate, setidaknya? Film rilisan 2013 ini mengisahkan perjalanan WikiLeaks sebagai situs pembongkar berbagai rahasia penting di dunia.
Salah satu informasi besar yang pernah diungkap WikiLeaks adalah berkas rahasia dari fasilitas Penjara Guantanamo. Berkas yang diterbitkan April 2011 itu berisi informasi terperinci tentang mayoritas tahanan di Guantanamo dari tahun 2002 hingga 2008.
Berkasnya lengkap, mulai dari foto, catatan kesehatan, hingga penilaian tentang ancaman potensial yang ditimbulkan oleh tiap-tiap tahanan.
Segala berkas itu juga menunjukkan bagaimana puluhan tahanan terorisme di Teluk Guantanamo melewati proses radikalisasi di masjid-masjid Inggris sebelum berangkat ke Afghanistan dan ditangkap pasukan militer Amerika Serikat pada akhirnya.
Film The Fifth Estate sendiri menggambarkan WikiLeaks sebagai bagian dari pilar kelima dalam tatanan demokrasi: internet. Film ini menggambarkan bagaimana internet --lewat WikiLeaks-- menjelma jadi pelengkap --jika tak ingin disebut menggantikan-- peran pers yang hari ini melorot di-overlap perkembangan teknologi dan arus informasi bebas di internet.
Semangat Julian Assange, pendiri WikiLeaks berhasil direpresentasikan dengan baik oleh Benedict Cumberbatch. Sebagaimana dikutip dari Brittanica, Assange yang berlatar belakang programer itu pernah mengatakan bahwa transparansi serta keterbukaan adalah semangat yang melandasi pendirian WikiLeaks.
Julian Assange (Wikimedia)
Selain keterbukaan informasi, internet sebagai the fifth estate juga jadi corong penting dalam perlawanan terhadap penguasa lewat penyampaian pendapat dan kritik yang kerap dibungkam. Sebagaimana yang dilakukan Security007 dan hacktivist lain di seluruh dunia.
Seperti ditulis Mikhaylova dalam jurnal berjudul "The 'Anonymous' Movement: Hacktivism as an Emerging Form of Political Participation" (2014). Jurnal itu menjelaskan peran penting hacktivism dalam alam demokrasi termutakhir.
Jurnal ini juga menjelaskan bahwa hacktivism tak menyasar keuntungan finansial semata. Hacktivism biasanya didasari motivasi untuk mencapai perubahan sosial. Di masa kemunculannya, hacktivism diperangi habis-habisan karena dianggap ancaman bagi sebuah kekuasaan.
Begitu pun di Indonesia. Kemendagri sendiri langsung merespons. Menteri Tjahjo Kumolo menyebut telah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Pengelola Aplikasi atau Teknologi Website.
Perihal konten, Kemendagri melalui Humas Pusat Penerangan juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta unit Cyber Kepolisian Republik Indonesia.
Juru bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan masih mendalami penyebab terjadinya peretasan. Begitu juga dengan Kominfo. Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengatakan pihaknya masih mendalami peretasan, termasuk mencari tahu pelaku.
Lebih lanjut, BSSN maupun Kominfo menyampaikan pesan yang sama. Kedua lembaga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui cara yang benar bin legal.
“BSSN mengharapkan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui saluran yang resmi. Hindari cara-cara yang justru melanggar hukum dan bisa berakibat kontraproduktif,” kata Anton ditulis Kompas.
