Tim Editor
Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai Zulkifli telah keliru. Menurutnya, isu LGBT tak pernah ada dalam rencana pembahasan RUU di DPR, apalagi menyatakan sikap setuju pada perkawinan sejenis, sebagaimana pernyataan Zulkifli.
Menurut Basarah, isu tersebut juga tak pernah tercantum dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2018, baik itu prioritas ataupun jangka menengah. "Dalam catatan legislasi kami di DPR, dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun perkawinan sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/1/2018).
Terkait sikap partai di parlemen, Basarah mengaku cukup yakin, tak ada satupun fraksi yang mendukung LGBT, apalagi pernikahan sejenis. Menurutnya, selama masih mengusung Pancasila sebagai nilai kebangsaan, maka tak akan ada tempat bagi LGBT dan pernikahan sejenis dalam tatanan hukum Indonesia.
"Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan individunya karena dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia," jelas Basarah.
Protes lain disampaikan oleh Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS di DPR. Menurut Jazuli, tak ada satupun partai yang mendukung LGBT dan pernikahan sejenis di DPR. Dan khusus PKS, Jazuli menegaskan sikap partainya yang tegas mengawal berdirinya moralitas dan norma agama dalam kehidupan bangsa.
"Sejak awal kami konsisten dengan sikap penolakan perilaku LGBT. Semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama agar bangsa ini terhindar dari perilaku yang merusak dan tidak beradab," kata Jazuli kepada era.id di kesempatan lain.
Seperti Basarah, Jazuli juga menyebut LGBT sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma Pancasila. Menurutnya, karakteristik bangsa Indonesia yang kuat menjunjung moralitas dan ajaran agama tak akan mungkin mengadaptasi perilaku LGBT secara bebas, sebagaimana banyak dilakukan di negara lain.
(Infografis: Muhammad Wicky Isya Firdaus)
