Ramai-Ramai Minta Pansus Jiwasraya

Tim Editor

Paripurna DPR (Gabriella Thesa/era.id)

Jakarta, era.id Rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-II DPR RI tahun 2019-2020 dihujani interupsi soal wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Ada 3 anggota DPR menyuarakan wacana pembentukan Pansus Jiwasraya dan Asabri.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak agar DPR membentuk Pansus untuk mengusut kasus skandal Jiwasraya. Terlebih dalam beberapa pekan terakhir, banyak aspirasi masyarakat termasuk dari para nasabah Jiwasraya yang disampaikan ke Komisi VI DPR RI.

"Skandal Jiwasraya ini jauh lebih besar dari pada skandal Century, harapan saya tentu dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yg menginginkan pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," ujar Andre saat intrupsi dalam rapat paripurna perdana.

Menurut dia, diharapkan dengan terbentuknya Pansus Jiwasraya, pelaku bisa ditangkap dan uang nasabah bisa dikembalikan.

"DPR bisa memberikan evaluasi agar ke depan jangan ada lagi kebobolan seperti kasus Jiwasraya, Asabri dan kasus lainnya," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan menindaklanjuti soal pembentukab panitia khusus (pansus) PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, sejauh ini sebagain besar fraksi di DPR RI menyetujui pembentukan pansus tersebut.

Namun, menurut Dasco, persetujuan pembentukan pansus untuk menyelidiki permasalahan keuangan Jiwasraya baru sebatas informal.

"Kalau informasi terakhir baru secara informal tapi formalnya pada hari ini kita sudah masuk reses dan nanti biasanya akan digulirkan di paripurna itu nanti ada yang mengajukan usul dan ya harus kita tindaklanjuti dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus," ujar Dasco saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Secara pribadi, Dasco mendukung pembentukan pansus Jiwasraya untuk menelusiri aliran uang perusahaan pelat merah tersebut. 

"Ini janganlah dibawa ke ranah politik tapi kewajiban kami yang diamanatkan oleh konstituen kami rakyat indonesia yang kami wakili untuk kemudian menelusuri dan mencari tahu dan kemudian mencari solusi apa yang terjadi di Jiwasraya," ujarnya.

Sementara untuk pembentukan Pansus  Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), menurut Dasco, masih belum diperlukan.

Alasannya, kata Dasco, wakil rakyat di Senayan tengah berfokus untuk membentuk Pansus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia berujar pembentukan pansus Asabri masih perlu pertimbangan.

"Ya saya pikir satu-satu dulu, saya pikir ini baru Jiwasraya, nanti kita tuntaskan kemudian Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," pungkasnya.

Paripurna dihadiri 258 anggota, berarti hampir setengah anggota lainnya absen dalam rapat paripurna di masa sidang kali ini.

Tag: ketua dpr

Bagikan: