Tim Editor
Direktur Populi Center Usep S Ahyar menganggap pernyataan Zulkifli bernilai politis. Bukan tidak mungkin, Zulkifli coba mendongkrak elektabilitas partainya untuk Pemilu 2019 dengan isu LGBT.
Di sejumlah lembaga survei, elektabilitas PAN rendah. Angkanya tidak sampai tiga persen.
"Orang politik, apalagi ini ketua umum partai (PAN), menurut saya ini tidak bisa dinafikkan juga, aktivitas yang dilakukan, pendapatnya, komentarnya, salah satunya ya mungkin diperuntukkan dalam rangka meningkatkan elektabilitas partai, saya rasa ada ke arah sana," kata Usep, kepada era.id, Minggu (21/2/2018).
Sebagai rujukan, hasil survei CSIS untuk 12 partai peserta Pemilu 2019 pada November lalu, PAN hanya mendapatkan 1,3 persen. PAN berada di urutan kesepuluh di bawah PPP dan di atas Hanura.
Di bulan yang sama, Poltracking juga mengeluarkan survei untuk 14 partai peserta Pemilu 2019. PAN mendapatkan 2,1 persen di urutan sembilan di bawah PKS dan di atas PPP.
Kemudian, hasil survei Indo Barometer pada Desember untuk 14 partai peserta Pemilu 2019, PAN berada di posisi sembilan dengan perolehan 2,0 persen di bawah PPP dan di atas Hanura.
Atas dasar survei ini, Usep menilai, apa yang dikatakan Zulkifli tidak bisa mengangkat elektabilitas PAN secara signifikan.
Apalagi, saat ini polarisasi pemilih partai politik sudah mulai tampak jelas. Sehingga, orang yang sudah menetapkan hati dengan partai tertentu tidak akan mengubahnya sampai 2019.
"Menurut saya, (pernyataan Zulkifli) ini hanya untuk kalangan tertentu saja, kelompok kecil, yang menurutnya akan terpengaruh, kelompok besarnya tidak. Karena sekarang ini, orang relatif sudah tetap dan sudah tahu sepak terjang partai politik masing-masing," kata dia.
Namun yang menarik, kata dia, apa yang dilontarkan Zulkifli membuka mata dan menarik diskursus di kalangan masyarakat. Ini, katanya, baik untuk kehidupan demokrasi.
"Ini membuat masyarakat tahu apa yang dilakukan DPR di mejanya. Dan didiskusikan dalam konteks lebih luas di dalam masyarakat. Ini bagus. Apalagi ini menyangkut subtansi," ujarnya.
"Artinya masyarakat ikut campur turut serta. Kan demokrasi bukan hanya lima tahun sekali dalam memomentum pemilu, setelah itu masyarakat tidak diajak lagi. Kan nggak begitu, demokrasi harusnya kan masyarakat harus terus menerus disertakan dalam pembuatan kebijakan misalnya pembuatan UU ini, seperti ini, lempar saja ke publik," tambah Usep.
