Keinginan Buruh Hidup Layak, Bisa Nonton Bioskop Sebulan Sekali

Tim Editor

Demo buruh (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Buruh kembali turun ke jalan untuk menuntut sejumlah hal, di antaranya soal menolak rencana pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem pengupahan.

Sebelum aksi demonstrasi berlangsung, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengatakan isu soal kesejahteraan ini bakal terus diangkat oleh serikat buruh. Sebab, buruh belum mendapatkan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah.

Riden menjelaskan, masih banyak Komponen Hidup Layak (KHL) bagi buruh yang belum tercukupi hingga saat ini. Sehingga alasan pemerintah yang membatasi kenaikan gaji harus sesuai dengan inflasi, sangat tidak masuk akal.

"Sekarang itu baru ada 60 item parameternya. Sedangkan kebutuhan kita sangat banyak. Misalnya, dengan sistem telekomunikasi yang seperti saat ini, itu kan jadi kebutuhan pokok, semisal pulsa di situ (KHL) kan belum ada," kata Riden saat dihubungi era.id, Rabu (2/10/2019).

Selain kebutuhan soal pulsa, Riden juga menyebut kebutuhan dana sosial juga dibutuhkan oleh buruh. Dana sosial ini berguna untuk memberikan sumbangan bagi keluarga, tetangga, maupun teman yang tengah menikah ataupun membantu mereka saat tengah kesulitan. Dana sosial itu, kata dia harus dimasukan ke dalam komponen kebutuhan buruh.

FSPMI, kata Riden juga sudah melakukan survei terkait besaran upah yang harusnya diterima buruh. Dari hasil survei terakhir yang mereka lakukan di tahun 2018, buruh di wilayah Jabodetabek harusnya bisa mendapat upah sebesar Rp5,5 juta. "Itu baru dibilang cukup, layak. Artinya mungkin nonton bioskop sebulan sekali dan pulsa mungkin dikisaran Rp100 ribuan," ujarnya.

Selain soal kebutuhan hidup, Riden juga menerangkan bagaimana perushaan harus ikut bertanggungjawab mengasah kemampuan pekerjanya. Sehinga buruh hanya tinggal bertugas dalam menjalankan pekerjaan yang telah disediakan perusahaan. "Kami senang (ada upaya pengembangan kemampuan). Masa didik kami enggak mau, enggak begitu dong. Kami senang, kan begitu," ujar dia.

Kebutuhan untuk buruh

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral justru mengkritisi pernyataan Sekjen FSPMI tersebut, termasuk soal gaji yang dianggap layak dan cukup dengan besaran Rp5,5 juta.

Menurut Donny, memang sudah seharusnya upah minimum yang diterima buruh sesuai dengan inflasi. Dia menyinggung, selama ini upah yang diterima buruh Indonesia sudah lebih baik di wilayah Asia Tenggara walaupun masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, keinginan buruh untuk menuntut kebutuhan menonton di bioskop atau pulsa tidak masuk akal.

"Kita harus tanya lagi, itu betul-betul dibutuhkan tidak. Sehingga, cukup tidak itu dimasukkan ke dalam Komponen Hidup Layak (KHL) atau tidak. Kan itu pertanyaannya," kata Donny saat dihubungi.

Menurutnya kebutuhan yang dibutuhkan para buruh untuk menentukan upah mereka memang sesuatu yang bisa diperdebatkan. Sebab, Donny bilang, semua kebutuhan ini didasari dengan gaya hidup yang dijalani. "Ini kan depands on lifestyle. Apa ini exceeding atau melebihi pendapatannya," ujarnya.



Donny menyebut, revisi UU 13 Tahun 2013 yang dibawa dalam narasi demonstrasi itu saat ini tengah diperjuangkan agar lebih jelas. Sebab, undang-undang ini kata Donny bisa membawa ketidakjelasan bagi buruh, termasuk saat mereka mendapatkan PHK dari perusahaan.

Hanya saja, ada hal lain yang sebenarnya dilihat pemerintah dalam pengembangan kemampuan buruh atau pekerja di Indonesia. Sehingga buruh di Indonesia tidak terus menerus menjadi buruh kasar. 

Apalagi, demografi buruh di Indonesia saat ini sekitar 50 persen adalah lulusan SD dan SMP. "Ini kan unskill. Kalaupun ada skill, ini kan skill yang minimum sekali," tegasnya.

Pemerintah, kata Donny, lewat Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harusnya berusaha meningkatkan kemampuan buruh melalui balai latihan kerja agar buruh ke depan punya daya tawar terhadap perusahaan.

"Kalau punya daya tawar, kan upahnya sesuai. ... Jadi manual labor kita jumlahnya besar sekali tapi skill mereka rata-rata," jelas Donny.

Selain Kemenaker, kata Donny perusahaan juga punya kepentingan untuk membangun kemampuan pekerjanya. Tujuannya, agar buruh bisa memenuhi kebutuhan tempat perusahaannya bekerja. Apalagi, jika pengembangan kemampuan tidak dilakukan oleh perusahaan bisa saja perusahaan merugi karena membayar buruh yang tidak bisa mengikuti standar pekerjaan.

Diberitakan sebelumnya, massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di dekat gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka tidak berdemonstrasi untuk menolak UU KPK atau RUU KUHP yang belakangan ini terjadi. 

Dalam demo kali ini, massa buruh menyerukan tiga tuntutan terkait kesejahteraan mereka. Di mana mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menagih janji Jokowi merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015. 
 

Tag: demo hari buruh internasional

Bagikan: