Tim Editor
Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Wiranto meminta meminta pengungsi akibat gempa Ambon dengan skala 6,3 skala richter untuk segera kembali ke rumah mereka. Kata dia, warga yang terlalu lama mengungsi malah menjadi beban bagi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) tak terima dengan pernyataan Wiranto. Mereka membuat surat yang isinya meminta pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena merasa tak dianggap lagi.
Tak hanya itu, surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum KKBMM, Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019 itu juga menyebut pernyataan Wiranto tak mencerminkan sikap sebagai seorang menteri dan melukai warga Maluku yang tengah tertimpa bencana.
Inilah yang membuat Wiranto meminta maaf. Lewat sebuah konferensi pers dan didampingi petinggi Kemenkopolhukam lainnya dan perwakilan masyarakat Maluku, dia mengatakan tak bermaksud menyakit perasaan warga terdampak bencana gempa bumi di Ambon, Maluku.
"Kalau ada ucapan, ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan apabila dirasa mengganggu perasaan masyarakat Maluku atau terdampak, atau dianggap menyakiti hati dan sebagainya, itu pasti bukan karena saya sengaja ingin menyinggung masyarakat Maluku. Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus saya minta dimaafkan," kata Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (4/10/2019).
Selain meminta maaf, dia akan fokus melakukan aksi membantu para pengungsi di sana, termasuk melakukan sosialisasi informasi hoaks tentang kebencanaan di sana. Apalagi, Wiranto mendapat laporan masih banyak warga yang mengungsi di wilayah pegunungan karena takut tsunami dan gempa susulan. Padahal, sejumlah lembaga seperti BMKG dan BNPB sudah menjelaskan gempa dan tsunami susulan tak akan terjadi.
"Kewajiban kita, pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk bisa kembali ke rumah masing-masing," ungkap dia.
"Karena di tempat pengungsian, di tempat yang jauh dari pemukiman, jaminan kesehatan, higienis, penyakit menular, sanitasi, itu menjadi problem yang bisa menyebabkan hal yang lebih sulit lagi bagi para pengungsi," imbuhnya.
Konferensi pers Menko Polhukam Wiranto bersama tokoh Maluku (Wardhany/era.id)
Di sisi lain, Wiranto mengatakan, pemerintah akan mengalirkan bantuan berupa dana segar sebanyak Rp1 miliar serta bantuan logistik berupa tenda dan kebutuhan pengungsi lainnya juga sudah dikirimkan.
"Mensos sudah sampaikan ke saya telah kirim bantuan logistik untuk pengungsi. Juga bantuan bagi yang meninggal sebesar Rp15 juta untuk (masing-masing) 30 korban meninggal dunia. Juga beras," jelasnya.
Setelah meminta maaf, tokoh Maluku yang ikut dalam konferensi pers tersebut yaitu mantan perwira tinggi TNI AD dan juga politikus Partai Demokrat, Letnan Jenderal (purnawirawan) Suaidi Marasabessy mengapresiasi permintaan maaf Wiranto.
Sementara soal bencana gempa, dia minta pemerintah memperhatikan kondisi di Maluku.
"Maluku berupa bantuan-bantuan yang harus segera dikerahkan oleh pemerintah pusat. Sehingga akibat dari bencana ini dapat segera dinetralisasi. Memang kondisi gempa di Maluku ini cukup tersebar bila kita bandingkan dengan gempa Palu," tutup Suaidi.
