Ribut-ribut Transparansi Rancangan APBD DKI 2020

Tim Editor

Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Sebab dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan itu belum bisa diakses oleh publik. 

Hal ini disayangkan oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana. William menilai, tak ada draf KUA-PPAS dalam situs apbd.jakarta.go.id menjadi kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Saya, bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William kepada era.id, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, William juga menyayangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak diunggah di situs APBD. Padahal, publik perlu tahu bagaimana rencana kerja Pemprov DKI serta kesesuaiannya dengan anggaran yang diajukan.

"RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” ucap dia.

Pemprov DKI buka suara atas pertanyaan transparansi anggaran ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra menjelaskan, KUA-PPAS saat ini masih berupa rancangan.

Penganggaran KUA-PPAS 2020 belum sempat dibahas bersama DPRD periode 2019-2024. Jadi, menurutnya, dokumen baru bisa diunggah setelah ada pembahasan.

"Dalam sistem e-budgeting, rancangan KUA PPAS akan otomatis terpublis kalau sudah masuk tahapan berikutnya. Saat ini tahapannya baru penyampaian ke DPRD. Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA PPAS baru akan bisa dilihat di situs apbd.jakarta.go.id," jelas Mahendra.

Padahal, jika melihat rencana anggaran sejak tahun 2017 yang sempat disusun oleh Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, ada beberapa dokumen yang diunggah dalam situs resmi APBD ini.

Dokumen yang diunggah mulai dari Finalisasi RKPD, Finalisasi Rancangan KUA-PPAS, Revisi Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2017, Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2017 antara Banggar dengan TAPD, Penyesuaian Hasil Evaluasi RAPBD dari Kemendagri, serta Tindak Lanjut Evaluasi APBD Perubahan dari Kemendagri.



Tahun 2018, saat kepemimpinan diganti dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, finaliasi rancangan awal KUA-PPAS di situs APBD tak lagi diunggah. Dokumen yang diunggah di antaranya hanya Penyempurnaan KUA PPAS 2018 dan Finaliasi RKPD, Hasil Pembahasan KUA-PPAS dengan Banggar, Hasil Finalisasi Lanjutan penyusunan Perubahan RKPD, Pembahasan KUA-PPAS antara Banggar dengan TAPD.

Dilanjutkan dengan dokumen Penyempurnaan Rapeda dan Rapergub 2018, serta Penyempurnaan dan Penyesuaian Raperda dan Rapergub Tentang Perubahan APBD 2018.

Tahun 2019, Rancangan KUA-PPAS 2019 kembali tidak diunggah. Adapun sejumlah dokumen yang diunggah yakni Finalisasi Penyusunan RKPD, Pembahasan KUA-PPAS Banggar bersama TAPD, Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD 2019. Kemudian, ada Input Perubahan RKA 2019, serta Penyempuraan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD 2019.

Melihat hal ini, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan menyebut publik semestinya bisa mengetahui isi dokumen pengajuan anggaran KUA-PPAS dengan total Rp95,99 triliun tersebut. Tujuannya, kata dia, agar masyarakat bisa membandingkan seluruh tahapan pembahasan APBD sejak versi awal hingga akhir. Jadi, publik bisa tahu anggaran mana yang berubah dari tahap pembahasan bersama DPRD.

Jika Anies hingga kini tak mempublikasikan draf KUA-PPAS dan RKPD tahun 2020, artinya belum ada komitmen dari Pemprov DKI untuk mengedepankan prinsip keterbukaan.

"Ini menjadi rawan, karena DKI memiliki sejarah dalam kasus dana siluman. Jika Pemda tidak betul-betul transparan, sama saja melemahkan sisi pengawasan," kata Gurnadi.

Tag: dprd jakarta pemprov dki jakarta anggaran dki

Bagikan: